Penguatan SDM Jadi Kunci, Bambang Haryo Dorong Pemerintah Percepat Pembentukan Tenaga Teknis MRO

rnAnggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terampil di sektor industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat saat meninjau PT Batam Aero Technic (BAT). Ia menegaskan bahwa minimnya tenaga teknis bersertifikat menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan industri MRO nasional.rnMenurut Bambang, selain kesiapan hanggar dan fasilitas teknis, ketersediaan tenaga ahli merupakan faktor krusial yang menentukan kualitas serta kapasitas layanan MRO dalam negeri.rn“Tidak hanya infrastruktur hanggar, tetapi juga sumber daya manusia. Tadi masih ada kesulitan terkait SDM yang memiliki kompetensi atau keterampilan untuk maintenance pesawat. Ini tentu menjadi kendala,” ujar Bambang Haryo di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/11/2025).rnIa menjelaskan bahwa kebutuhan teknisi MRO terus meningkat seiring bertambahnya jumlah armada penerbangan nasional dan tingginya permintaan perawatan pesawat. Namun, jumlah tenaga teknis bersertifikat masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan industri yang tumbuh pesat tersebut.rnBambang menekankan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, perlu memberikan perhatian serius melalui penguatan pendidikan vokasi dan program pelatihan khusus di bidang penerbangan.rn“Perlu ada perhatian dari pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk menghadirkan pendidikan khusus terkait penerbangan dan maintenance pesawat. Ini penting agar kebutuhan tenaga terampil dapat terpenuhi,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.rnDPR RI melalui Komisi VII siap mendorong penguatan kebijakan pengembangan SDM pada industri berteknologi tinggi, termasuk sektor MRO, agar Indonesia mampu bersaing secara global dan mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli luar negeri.rnKunjungan kerja spesifik ke BAT ini menjadi bagian dari komitmen Komisi VII dalam memastikan industri strategis nasional dapat tumbuh berkelanjutan melalui dukungan infrastruktur, regulasi, dan ketersediaan tenaga terampil yang memadai.rn