Bambang Haryo Dorong Sentralisasi Kebijakan, Atasi Kisruh Regulasi di Batang Industrial Park

Pembangunan kawasan industri di berbagai daerah kerap menghadapi masalah kompleks, mulai dari tumpang tindih regulasi, persoalan lahan, perbedaan kebijakan pusat dan daerah, akses jalan yang belum memadai, hingga dinamika sosial dengan masyarakat sekitar. Kondisi inilah yang tengah dihadapi otoritas pengelola Batang Industrial Park di Jawa Tengah. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar kawasan tersebut bisa berkembang optimal.

Masalah ini mengemuka dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan otoritas Batang Industrial Park dan Kementerian Perindustrian di Batang, Jawa Tengah, Kamis (27/11/2025). Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengungkapkan bahwa sejumlah peraturan daerah yang dikeluarkan bupati dan gubernur justru saling bertabrakan, sehingga menyulitkan otoritas kawasan dalam melakukan penataan.

“Nah, semua ini yang membuat pengusaha kesulitan, khususnya untuk pengembangan. Mereka ingin memperluas kawasan dari 200 hektare menjadi 500 hektare karena banyak industri yang ingin masuk ke Jawa Tengah. Mungkin karena UMR lebih rendah, akses dekat pelabuhan, dan berbagai kemudahan tersedia di sini,” ujar Bambang.

Politisi Fraksi Gerindra ini juga menyoroti tingginya ekspektasi warga sekitar kawasan industri yang berharap direkrut sebagai pekerja, meski banyak di antara mereka belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Batang Industrial Park, sebab perusahaan asing bisa merasa tertekan dan pada akhirnya memilih hengkang. Bambang mencontohkan Vietnam yang memberikan “karpet merah” bagi investor dan menyediakan SDM lokal yang siap pakai.

Menurutnya, situasi ini menegaskan perlunya sentralisasi kebijakan, di mana Kementerian Perindustrian harus menjadi leading sector.

“Kebijakan harus desentralisasi. Ketika izin prinsip sudah dikeluarkan Kementerian Perindustrian, maka kementerian langsung berkoordinasi dengan sektor terkait, termasuk bupati dan gubernur. Jadi bukan pengusaha yang harus mengurus semuanya,” tegasnya.

Bambang menambahkan, Indonesia sebenarnya memiliki posisi strategis bagi perusahaan asing, terutama untuk aktivitas ekspor. Ia memberi contoh perusahaan Eropa yang beroperasi di Indonesia: jalur ekspor ke Asia Timur jauh lebih singkat jika mereka berproduksi dari Indonesia, begitu pula sebaliknya.

“Ini peluang besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan negara,” pungkasnya.

×