Connect with us

Politik

Presiden Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Malang, Perkuat Pendidikan Karakter Berwawasan Kebangsaan

Published

on

Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). Peresmian ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan menengah unggulan bercirikan kenusantaraan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan penguatan semangat kebangsaan.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pendirian SMA Taruna Nusantara sejak puluhan tahun lalu bertujuan untuk mencetak putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kapasitas akademik unggul. Melalui pembinaan yang terarah dan kesempatan pendidikan terbaik, para siswa diharapkan mampu menguasai ilmu pengetahuan secara cepat dan optimal.

“SMA Taruna Nusantara didirikan untuk menjaring putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki kapasitas akademis unggul, untuk dibina dan diberi kesempatan terbaik, sehingga mampu meraih ilmu pengetahuan dengan cepat dan pada akhirnya menjadi kader bangsa yang berguna,” tegasnya.

SMA Taruna Nusantara Kampus Malang dibangun sejak November 2023 di atas lahan seluas 29,6 hektare. Sekolah ini dilengkapi 30 ruang kelas dan saat ini menampung 706 siswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Advertisement

Dalam proses pembelajaran, SMA Taruna Nusantara Kampus Malang menerapkan tiga kurikulum sekaligus, yakni kurikulum nasional, kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara, serta kurikulum internasional Cambridge. Integrasi kurikulum tersebut dirancang untuk melahirkan lulusan yang berwawasan kebangsaan, berdaya saing global, dan berkarakter unggul.

Peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang menegaskan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan bermartabat.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...