Politik
Rocky Candra Bawa Kasus Dugaan Kriminalisasi Guru Honorer ke Komisi III DPR RI
Published
6 bulan agoon
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jambi, Rocky Candra, membawa kasus dugaan kriminalisasi terhadap guru honorer Tri Wulansari ke Komisi III DPR RI, Selasa (20/1/2026). Tri Wulansari merupakan guru honorer SDN 21 Desa Pematang Raman, Kabupaten Muaro Jambi, yang dilaporkan ke kepolisian saat menjalankan tugas pendisiplinan murid.
Kasus tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III. Tri Wulansari hadir didampingi penasihat hukum, Ketua PB PGRI, serta perwakilan PGRI Kabupaten Muaro Jambi, dan diterima langsung Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Rocky Candra menegaskan, langkah membawa perkara ini ke Komisi III merupakan bentuk tanggung jawab moral agar profesi guru tidak mudah dikriminalisasi ketika menjalankan tugas pendidikan.
“Berangkat dari keprihatinan saya dan rekan-rekan TIDAR yang selama ini mengadvokasi guru. Ini kejadian yang sangat miris. Di dapil saya, seorang guru yang bermaksud mendisiplinkan murid justru berujung proses hukum hingga ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Rocky.
Legislator Gerindra ini juga menyoroti kondisi keluarga Tri Wulansari, di mana suaminya, Ahmad Kusai, yang merupakan kepala desa, tengah ditahan saat memperjuangkan aspirasi warga terkait sengketa lahan kelapa sawit di Jambi.
“Kita harus menjaga semangat para guru agar tidak hidup dalam ketakutan saat mendidik murid,” tegasnya.
Dalam RDPU tersebut, Komisi III DPR RI meminta Polres Muaro Jambi dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menghentikan proses hukum berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor LP/B-22/IV/2025/SPKT tertanggal 10 April 2025. Komisi III juga meminta pencabutan status tersangka terhadap Tri Wulansari serta penghapusan kewajiban wajib lapor.
Komisi III DPR RI turut meminta Rowassidik Bareskrim Polri melakukan pengawasan dan menggelar perkara khusus atas dugaan penyimpangan dalam proses penyidikan guna memastikan penanganan perkara berjalan profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
Selain itu, Komisi III merekomendasikan penangguhan penahanan terhadap Ahmad Kusai, S.Sy., suami Tri Wulansari, yang ditahan berdasarkan sejumlah surat perintah penyidikan dan penahanan dari Polda Jambi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa perlindungan terhadap profesi guru merupakan amanat undang-undang yang wajib dipatuhi oleh aparat penegak hukum.
Sementara itu, Tri Wulansari mengaku terharu atas perhatian dan dukungan DPR RI terhadap kasus yang menimpanya.
“Saya sangat berterima kasih. Berkat Pak Rocky yang memfasilitasi, saya bisa sampai di sini. Ini seperti mimpi setelah satu tahun penuh tekanan,” ujar Tri.
Menhan Tinjau Marshaling Area Yonif TP 941/Singa Perbangsa, Tekankan Pengabdian Prajurit untuk Rakyat dan Negara
Menhan Tinjau Marshaling Area Yonif TP 939/Macan Putih, Dorong Pemberdayaan Wilayah Dan Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat
Wamenhan RI Terima Audiensi Rektor Unhan beserta DPP KIPI, Bahas Penguatan Ilmu Pertahanan
Sufmi Dasco Ahmad Fasilitasi Penyelesaian Aspirasi Pekerja PT Sinergi Gula Nusantara
Keselamatan Nelayan Jadi Prioritas, Novita Wijayanti Salurkan Life Jacket di Cilacap
Gerindra Serang Wujudkan Mimpi Pelajar Kurang Mampu untuk Melanjutkan Pendidikan
Presiden Prabowo: Anak Buruh dan Petani Jadi Lulusan Terbaik IPDN, Bukti Meritokrasi Berjalan
Presiden Prabowo Minta Pamong Praja Utamakan Kepentingan Rakyat dalam Setiap Keputusan
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

