Connect with us

Politik

Pastikan Mandat Presiden Prabowo, Andre Rosiade Apresiasi Percepatan Huntara di Padang

Published

on

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengapresiasi peran Danantara dalam percepatan penyelesaian fisik hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kota Padang. Andre menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan mandat Presiden Prabowo Subianto agar warga terdampak bencana segera memperoleh hunian layak benar-benar terlaksana di lapangan.

“Kami mendengar langsung laporan di lapangan. Di Kecamatan Batang Anai, progres pembangunan sudah mencapai 90 persen hanya dalam delapan hari kerja. Ini bukti nyata BUMN hadir dan bekerja efektif untuk rakyat,” ujar Andre saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Padang, Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026).

Andre menambahkan, huntara yang hampir rampung tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga dirancang untuk menunjang kualitas hidup masyarakat. Fasilitas yang disediakan meliputi area olahraga, taman bermain anak, hingga ruang pertemuan warga.

“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penyelesaian pembangunan huntara di seluruh wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan data yang kami terima, masih dibutuhkan sekitar 500 unit huntara tambahan di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota,” kata politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, BUMN, dan pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana. Menurutnya, pembangunan huntara tidak hanya memberikan tempat berteduh, tetapi juga rasa aman, kenyamanan, serta perhatian terhadap aspek psikososial masyarakat terdampak.

Advertisement

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Komisi VI DPR RI yang telah memberikan atensi besar sehingga pembangunan huntara ini dapat terlaksana dengan baik,” tuturnya.

Vasko berharap pembangunan huntara di lokasi lain, seperti Kabupaten Agam dan Tanah Datar, dapat segera diselesaikan dengan kualitas yang sama. Ia menilai kehadiran fasilitas pendukung menunjukkan bahwa huntara dirancang untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh pascabencana.

Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ini menegaskan komitmen pengawasan parlemen terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, sekaligus menjadi bukti konkret kolaborasi negara melalui BUMN dalam menghadirkan solusi yang cepat, layak, dan manusiawi bagi masyarakat terdampak.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...