Connect with us

Politik

Novita Tegaskan Pelantikan 888 PPPK Perkuat Kinerja dan Kelembagaan DPR RI

Published

on

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Novita Wijayanti, menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 888 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat Jenderal DPR RI bukan sekadar agenda administratif, melainkan tonggak penting dalam pengabdian aparatur kepada negara dan lembaga parlemen.

Hal tersebut disampaikan Novita saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji 888 PPPK Setjen DPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Pelantikan ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan pengabdian saudara-saudara kepada negara dan khususnya kepada DPR RI,” ujar Novita.

Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan kepercayaan dan pengakuan atas kompetensi sumber daya manusia guna memperkuat kinerja DPR RI. Ia pun mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang resmi dilantik sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Setjen DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Novita juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, jajaran Deputi Administrasi, Biro SDMA, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi hingga pelantikan PPPK. Ia menilai keberhasilan ini mencerminkan tata kelola kepegawaian yang semakin profesional dan akuntabel.

Advertisement

Novita menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI sangat bergantung pada dukungan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung kelembagaan. Oleh karena itu, kehadiran PPPK dinilai strategis dalam memperkuat kinerja DPR RI secara keseluruhan.

“Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan mesin institusional yang memastikan seluruh proses legislasi, anggaran, dan pengawasan berjalan tertib, profesional, dan berkualitas,” tegasnya.

Kepada PPPK yang baru dilantik, Novita berpesan agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, disiplin, serta menjaga netralitas dan etika aparatur.

“Integritas adalah nilai yang tidak bisa ditawar. Setiap tugas harus dijalankan secara jujur dan penuh tanggung jawab,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Novita berharap para PPPK dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kelembagaan DPR RI.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...