Connect with us

Politik

Di U.S. Chamber of Commerce, Presiden Prabowo Tegaskan Stabilitas dan Kepastian Hukum untuk Investor

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memaparkan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang tegas guna menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat, rekam jejak fiskal yang kredibel, dan tidak pernah gagal bayar utang sepanjang sejarahnya.

“Kami telah mengelola perekonomian dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar, bahkan satu kali pun. Setiap pemerintahan selalu menghormati kewajiban pemerintah sebelumnya,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Gala Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026).

Presiden mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, kelaparan, dan persoalan gizi anak. Namun, ia menegaskan pendekatan yang ditempuh adalah menghadapi persoalan secara terbuka dan mencari solusi konkret.

“Kita harus berani mengakui kelemahan dan melakukan yang terbaik untuk menemukan solusi terbaik,” tegasnya.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Presiden mengumumkan pendirian sepuluh universitas baru berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine) guna menjawab kekurangan tenaga medis dan mempercepat pembangunan SDM unggul. Saat ini, Indonesia masih kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan hanya meluluskan sekitar 10 ribu dokter per tahun.

Advertisement

Selain itu, pemerintah juga membangun 500 sekolah menengah berkualitas tinggi serta membuka kolaborasi pendidikan dengan institusi luar negeri, termasuk universitas terkemuka dari Inggris dan Amerika Serikat.

Di bidang tata kelola, Presiden menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal. Pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal di kawasan hutan lindung serta menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum.

“Kami menegakkan hukum dan menciptakan kepastian proses hukum. Semua ini untuk memperkuat stabilitas sosial dan politik serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi,” ucapnya.

Momentum Iftar di Washington DC tersebut menjadi simbol kehadiran Indonesia di panggung global, tidak hanya dengan kekuatan ekonomi, tetapi juga dengan komitmen reformasi yang nyata dan berkelanjutan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...