Connect with us

Politik

Di Washington DC, Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Prioritas SDM dan Ekonomi Rakyat

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia, menurunkan angka stunting, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia mengungkapkan bahwa pengalaman turun langsung ke desa-desa memberikan gambaran nyata tentang kondisi anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan.

“Saya menanyakan usia mereka. Anak-anak yang saya kira berusia empat, lima, enam tahun, ternyata sudah sepuluh, sebelas, dua belas tahun. Sekitar 25 persen anak-anak kita mengalami stunting,” ujar Presiden dalam sambutannya pada sesi roundtable Business Summit di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi belanja negara dengan memangkas pengeluaran tidak produktif dan rawan penyalahgunaan, lalu mengalokasikannya kembali ke program prioritas.

“Inilah yang saya gunakan untuk mengalokasikan kembali dana. Jadi, saya dituduh boros. Tidak, ini adalah pengalokasian ulang sumber daya,” tegasnya.

Salah satu program utama adalah penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak yang, menurut Presiden, telah mendapat pengakuan internasional. Ia menyebut Rockefeller Institute menilai kebijakan tersebut sebagai investasi dengan tingkat pengembalian tinggi.

Advertisement

“Setiap dolar yang dihabiskan untuk makanan gratis bagi anak-anak, pengembaliannya setidaknya 7 dolar, bahkan dalam jangka panjang bisa mencapai 35 kali lipat,” kata Presiden.

Program tersebut, lanjut Presiden, juga menciptakan efek pengganda ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja serta peningkatan permintaan hasil pertanian. Dampaknya terlihat pada kenaikan konsumsi domestik dan perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.

Di hadapan para pemimpin bisnis Amerika Serikat, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga iklim investasi dan memperkuat kemitraan strategis jangka panjang.

“Ini harus menjadi situasi yang saling menguntungkan. Dari manfaat lahir kemakmuran. Dan kemakmuran berasal dari tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, serta stabilitas,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...