Connect with us

Politik

Abdurrahman Soroti Dugaan Menu MBG Tak Layak di Aceh: Jangan Cederai Program Presiden

Published

on

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Abdurrahman Ahmad, menyayangkan adanya dugaan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan suci Ramadhan di Aceh yang dinilai kurang layak atau tidak memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Program yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG itu seharusnya diimplementasikan dengan baik dan sesuai regulasi demi mewujudkan generasi Indonesia Emas.

“Program MBG ini sangat luar biasa. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa bisa mendapatkan asupan gizi yang layak, tanpa kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Semua mendapatkan hak yang sama,” kata Abdurrahman, Senin (2/3/2026).

Legislator Gerindra itu menjelaskan, program MBG tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga diperuntukkan bagi ibu hamil dan lansia. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak positif, khususnya bagi masyarakat di daerah pedalaman.

“Warga, khususnya pelajar di daerah pedalaman, sangat membutuhkan program ini. Belum tentu seminggu sekali mereka bisa makan daging. Dengan adanya MBG, kebutuhan gizi mereka bisa lebih terpenuhi,” ujarnya.

Namun demikian, Abdurrahman menegaskan para pihak yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut harus menjalankan amanah dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Advertisement

“Jangan mencari celah untuk keuntungan semata, apalagi sampai mengakali atau menyediakan menu yang tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak tercoreng akibat kelalaian dalam pelaksanaannya.

“Program Pak Prabowo sudah bagus, jadi jangan kita permalukan beliau,” tambah Abdurrahman yang juga menjabat Sekretaris Gerindra Aceh.

Terkait dugaan sejumlah dapur MBG di Aceh yang tidak menyalurkan menu sesuai standar, Abdurrahman menyatakan hal itu akan menjadi catatan serius baginya sebagai legislator sekaligus pengurus DPD Gerindra Aceh untuk dilaporkan ke Satgas BGN Pusat, agar pelayanan gizi di Aceh berjalan optimal dan sesuai harapan masyarakat.

“Semoga semua pihak di Aceh dapat mendukung program ini, sehingga pemenuhan gizi generasi penerus bangsa benar-benar terwujud menuju Indonesia Emas,” tutupnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...