Politik
Presiden Prabowo Saksikan Pelantikan Hakim Konstitusi dan Pimpinan Ombudsman RI 2026–2031
Published
6 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Hakim Konstitusi serta pelantikan keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026–2031 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Dalam acara tersebut, Liliek Prisbawono Adi resmi diangkat sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Di hadapan Presiden, Liliek Prisbawono Adi kemudian mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi.
“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Liliek.
Sementara itu, pengangkatan keanggotaan Ombudsman RI periode 2026–2031 didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia.
Adapun susunan keanggotaan Ombudsman RI periode 2026–2031 adalah sebagai berikut:
- Hery Susanto sebagai Ketua merangkap anggota;
- Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- Abdul Ghoffar sebagai anggota;
- Fikri Yasin sebagai anggota;
- Maneger Nasution sebagai anggota;
- Nuzran Joher sebagai anggota;
- Partono sebagai anggota;
- Robertus Na Endi Jaweng sebagai anggota;
- Syafrida Rachmawati Rasahan sebagai anggota.
Para anggota Ombudsman yang dilantik turut mengucapkan sumpah jabatan.
“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua/anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya juga bersumpah tidak akan menerima langsung maupun tidak langsung dari siapa pun suatu janji atau pemberian dalam menjalankan jabatan ini,” demikian penggalan sumpah yang diucapkan.
Usai pengucapan sumpah, Liliek Prisbawono Adi dan pimpinan Ombudsman RI menandatangani berita acara pelantikan. Acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilanjutkan oleh para tamu undangan.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.
DPC Gerindra Purbalingga Jalankan ASRI, Gotong Royong Bersihkan Sungai Cilapar
DPC Gerindra Kudus Hidupkan Semangat ASRI Lewat Kerja Bakti di Makam Pahlawan
DPC Gerindra Semarang Turun ke Jalan, Wujudkan Lingkungan Bersih dan Hijau
Wujudkan Ekonomi Hijau, DPD Gerindra DIY dan DPC Gerindra Bantul Bersih-Bersih Pantai Baru
Gerindra Ngaliyan Ajak Warga Sambut Musim Hujan dengan Penghijauan dan Bersih Lingkungan
Kunker di Tasikmalaya, Menhan Sjafrie Tinjau Yonif TP 335/Macan Sukapura: Tegaskan Sinergitas TNI-Pemda dan Tugas Pengabdian kepada Rakyat
Soroti Krisis Hunian, Syaiful Huda Minta Program 3 Juta Rumah Benahi Masalah Lahan
Maman Imanul Haq: Pemberhentian Rektor UINSA Sudah Tepat, Jadi Pelajaran bagi Kemenag
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Sastra bisa Jadi Ruang Merawat Akal Sehat dan Kewarasan
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

