La Tinro Desak Revitalisasi Sekolah di Maros, Soroti Banjir hingga Minimnya Penerima PIP

Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, mendorong pemerintah segera mempercepat revitalisasi sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menurutnya, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kebutuhan mendesak agar kegiatan belajar mengajar berlangsung aman, nyaman, dan berkualitas.

Hal itu disampaikan La Tinro usai meninjau SD Negeri 111 Inpres Maros dan SMP Negeri 2 Maros dalam Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi X DPR RI di Kabupaten Maros, Sabtu (25/7/2026).

Di SD Negeri 111 Inpres Maros, Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengapresiasi kondisi tenaga pendidik yang dinilai cukup baik. Namun, ia menilai sekolah tersebut tetap membutuhkan revitalisasi karena sebagian besar bangunannya telah berdiri sejak era 1980-an.

“Masalah yang masih perlu menjadi perhatian adalah revitalisasi. Banyak bangunan yang sudah dibangun sejak tahun 80-an, termasuk kebutuhan penambahan fasilitas seperti perpustakaan yang sangat diperlukan sekolah ini,” ujarnya.

Menurut La Tinro, sekolah tersebut layak menjadi prioritas karena memiliki prestasi akademik maupun non akademik yang membanggakan.

Sementara itu, di SMP Negeri 2 Maros, Komisi X DPR RI menemukan persoalan yang lebih serius. Selain masih adanya guru berstatus honorer, sekolah tersebut hampir setiap tahun terdampak banjir hingga menghentikan proses belajar mengajar.

“Yang sangat memprihatinkan, sekolah ini setiap tahun mengalami banjir. Ketinggian air bisa mencapai sekitar satu setengah meter sehingga kegiatan belajar mengajar harus dihentikan,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta revitalisasi sekolah tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek mitigasi bencana, seperti meninggikan konstruksi sekolah dan membangun akses yang tetap dapat digunakan saat banjir.

Selain infrastruktur, La Tinro juga menyoroti belum adanya kepastian bagi guru honorer akibat perbedaan kebijakan antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK). Ia mendorong pemerintah segera menyelaraskan kebijakan tersebut, termasuk membuka peluang bagi guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Disisi lain, ia menilai cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Maros masih belum memadai. Menurutnya, masih banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang belum menerima bantuan pendidikan.

“Program Indonesia Pintar masih sangat kurang. Ada sekolah dengan sekitar 500 siswa, tetapi penerima PIP masih di bawah 100 orang,” katanya.

La Tinro berharap pemerintah mempercepat revitalisasi sekolah, memperjelas status guru honorer, serta memperluas penerima manfaat PIP agar tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan karena keterbatasan fasilitas maupun biaya.