Fraksi PKB Minta Penanganan Karhutla Terintegrasi

“Kami memahami bahwa terjadinya karhutla sangat berdampak pada masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas harian. Karena itu, upaya memperkuat kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove perlu diapresiasi untuk mencegah karhutla secara sistematis,” ujar Syafruddin di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Syafruddin mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Namun, ia mengingatkan agar penguatan kelembagaan tersebut ditopang oleh alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah pusat agar langkah mitigasi di lapangan tidak mengendur. “Penguatan kelembagaan harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai. Jangan sampai kita memiliki kelembagaan, tetapi tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pencegahan dan penanganan secara optimal,” katanya.

Legislator asal Daerah Pemilihan Kalimantan Timur tersebut juga mendesak penegak hukum untuk tidak ragu menindak tegas oknum korporasi atau perkebunan yang sengaja membakar lahan. Penanganan karhutla dinilai tidak boleh hanya menyalahkan faktor cuaca ekstrem atau kekeringan semata. “Kita tidak boleh menutup mata terhadap dugaan pembakaran lahan untuk kepentingan korporasi maupun perkebunan. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, tentu harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Syafruddin.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Neli Listriani, membeberkan keprihatinannya atas dampak paparan kabut asap karhutla terhadap sektor pendidikan. Kualitas udara yang memburuk di Kalimantan Selatan memaksa para siswa melakoni pembelajaran daring selama sebulan terakhir. “Hampir satu bulan lebih anak-anak sekolah di Banjarmasin melakukan pembelajaran jarak jauh akibat kondisi udara yang membahayakan karena kabut asap karhutla. Kami berharap pemerintah pusat memperkuat langkah pencegahan,” ungkap Neli.

Merespons jeritan daerah tersebut, Syafruddin mendesak kementerian terkait agar mengubah pola penanganan dari yang tadinya reaktif menjadi preventif. Karakteristik lahan gambut di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan membutuhkan sistem pencegahan dini yang terencana secara permanen. “Jangan sampai pola kerja kita selalu bersifat reaktif, baru mencari solusi ketika kejadian sudah besar. Kita harus membangun sistem pencegahan dan penanganan yang permanen, terukur, dan terintegrasi,” ucap politikus PKB tersebut.

Selain membahas karhutla, audiensi yang dipimpin Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini, tersebut juga mendiskusikan penguatan fungsi Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dalam penyusunan agenda legislatif daerah. Fraksi PKB berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat Banjarmasin hingga ke tingkat kementerian teknis. “Kedatangan kami selain untuk menyampaikan aspirasi dampak karhutla, juga mengonsultasikan optimasi peran Badan Musyawarah DPRD. Kami berharap Fraksi PKB dapat terus menjembatani aspirasi daerah ke tingkat pusat,” pungkas Muhammad Isnaini.