Connect with us

Pemerintahan

Terima Jemaat GKPI Rajeg, Wapres Tekankan Kerukunan dan Kebebasan Beribadah

Published

on

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima perwakilan jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rajeg di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/09/2026). Pertemuan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap jemaat GKPI Rajeg yang sebelumnya mengalami pembubaran ibadah serta upaya untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka terkait pelaksanaan ibadah yang aman dan nyaman.

Dalam pertemuan tersebut, Pendeta GKPI Rajeg, Hadi Sucipto Pakpahan, menyampaikan apresiasi atas perhatian Wapres terhadap kondisi yang dialami jemaatnya.

“Terima kasih Pak Wapres telah memberikan atensi dan perhatian kepada seluruh jemaat GKPI Rajeg yang telah mengalami pembubaran ibadah pada hari Minggu tanggal 20 September yang lalu,” ujarnya.

Pendeta Hadi menyampaikan bahwa Wapres berpesan agar jemaat tetap menjaga ketenangan dan suasana kondusif di tengah masyarakat, sekaligus terus menjalankan ibadah dengan nyaman.

“Dan tentunya arahan dari Pak Wapres supaya jemaat juga tetap tenang, tetap bersukacita, dan juga boleh tetap menjaga kekondusifan di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian juga kami tetap diarahkan supaya boleh tetap beribadah dengan nyaman,” tambahnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Pendeta Hadi mengungkapkan rasa syukurnya atas kepedulian Wapres terhadap jemaat GKPI Rajeg. Ia juga menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi jemaat perlu dilakukan dengan mengedepankan kerukunan, mematuhi ketentuan perizinan, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar.

“Dan tentunya saya sangat bersyukur kalau Pak Wapres memiliki perhatian yang penuh. Artinya, Pak Wapres juga peduli ya dengan apa yang dialami oleh jemaat GKPI Rajeg, dan tentunya arahan-arahan yang diberikan ya supaya kami tetap semangat, supaya kami juga tetap mengutamakan kerukunan dalam umat beragama,” imbuh Pendeta Hadi.

“Lalu kemudian, dalam hal perizinan, ketika kami nanti beribadah di tempat yang baru, bisa diurus perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan seperti yang saya katakan tadi, pendekatan terhadap masyarakat sekitar supaya kita menjaga silaturahmi ke depannya,” pungkasnya.

Jakarta, 30 September 2026

 Biro Pers, Media, dan Informasi

Advertisement

 Sekretariat Wakil Presiden

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...