Ormas & Tokoh Agama Miliki Peran Strategis Cegah Ideologi Kekerasan  

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Beberapa waktu lalu pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah mengumumkan kehancuran total jaringan kelompok teroris, Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS). Pengumuman ini seakan menjadi akhir dari perjuangan dan pertempuran lama terhadap para militant ISIS.  Namun demikian pasca runtuhnya ISIS tersebut, tantangan terbesar adalah mencegah tersebarnya ideologi ISIS agar tidak mempengaruhi masyarakat dan mendorong lahirnya kekerasan baru di Tanah Air. Karenaunsur-unsur ideologi yang melekat pada kombatan ISIS yang ada di Tanah Air tidak mudah luntur.

Untuk itu ormas-ormas (organisasi massa) Islam seperti Nahdatul  Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas lainnya yang ada di Tanah Air memiliki peran yang cukup strategis untuk ikut serta mewaspadai, membendung dan menangkal berkembangnya idoelogi-ideologi radikal atau paham-paham kekerasan dari kelompok ISIS di Tanah Air yang mana sebelumnya ISIS ini ingin mendeklarasikan Khilafah.

“Saya kira ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah dan juga ormas-ormas lain punya peran  yang sangat strategis untuk membendung ideology ISIS tersebut. Karena salah satu kelebihan ormas ini adalah punya basis konstituen yang nyata dan jelas. Ormas-ormas ini harus terlibat secara aktif,  baik di level hulu dalam artian ikut terlibat dalam merumuskan kebijakan termasuk untuk membendung di level apakah itu di undang-undang maupun peraturan,” ujar Peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Associate, Dr. AdnanAnwar,  MA, di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Dikatakan Adnan, ormas juga harus terlibat secara aktif untuk memasukkan prioritas bahwa pencegahan untuk melarang organisasi radikal seperti ISIS ini harus menjadi semacam platformatau program yang secara intensif mereka lakukan baik di dalam forum-forum organisasinya maupun aksi-aksi yang bisa mereka lakukan baik aksi pencegahan maupun aksi penegakan hukum untuk membantu pemerintah.

“Peran ormas ini tidak dimiliki negara lain. Karena di negara lain peran ormas sangat kurang terlihat. Sementara di Indonesia, ormas itu sangat strategis karena lahir bersama masyarakat. Apalagi ormas punya jangkauan untuk mencegah dan menghadang berbagai macam pembesaran paham ideologi seperti itu, karena mereka memiliki basis massa yang jelas dan terukur jumlahnya,” kata tokoh muda NU ini.

Tak hanya ormas, Adnan juga melihat bahwa tokoh agama atau mubaliq yang memiliki wawasan islam moderat juga punya peran pentimg dalam membendung idologi kekerasan tersebut di masyarakat. Karena tokoh agama atau mubaliq-mubaliq ini juga sering terjun ke  masyarakat dimana mereka sering mensosialisasikan mengenai bahaya dari penyebaran pahan ISIS.

“Tentunya ini akan sangat menarik. Jadi kekuatan arusnya dari atas maupun bawah itu bersama-sama untuk menjadikan bahwa ISIS ini sebagai ideologi yang sangat membahayakan. Ormas bersama tokoh agama/mubaliq sama-sama melindungi masyarakatnya,” ujar alumni Universitas Airlangga Surabaya ini.

Jika peran ormas dan para tokoh agama ini bisa saling di sinergikan tentunya menjadi kekuatan berlapis dan akan sulit untuk ditembus. “Model begini ini baik ormas maupun masyarakatnya sama-sama membentengi diri dengan berbagai macam kegiatan yang sifatnya preventif maupun kegiatan yang sifatnya ikut aksi dalam pencegahan itu.  Jadi ikut beraksi dalam pemberantasan model ideologi radikal seperti ISIS itu,” tutur mantan Wakil Sekjen Pengurus Besar (PB) NU ini.

pria yang juga Instruktur Pendidikan Kader Penggerak NU ini pun menggaris bawahi pentingnya  upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi untuk memperkuat masyarakat baik dimulai pada keluarga inti sampai masyarakat sekitar bahwa ideologi  kekerasan seperti yang dilakukan ISIS  tersebut sangat berbahaya. Bahkan beberapa di negara Timur Tengah ada semacam sosialisasi dari negara yang mana materinya kemudian  dipakai untuk semacam pendidikan keluarga.

“Modelnya seperti pendidikan keluarga seperti zaman dulu seperti P4, bentuknya seperti itu, konvensional diintervensi melalui pertemuan warga, RT/RW, pertemuan kerukunan dan sebagainya tetapi materinya tentang bahayanya ISIS. Dan itu cukup efektif dan berhasil memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk waspada  Jadi masuk dalam materi prioritas pendidikan keluarga. Pendidikan dan penguatan keluarga, dan itu relatif berhasil. Sehingga ada  benteng yang sifatnya langsung ke masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, menurutnya lembaga pendidikan juga harus membentengi para pelajarnya agar siswanya tidak mudah termakan bujuk rayu propaganda ISIS.  Karena biasanya jika terkait materi dan konten ini anak-anak sekolah atau pelajar ini sangat bergantung dengan gurunya. Khusus untuk soal guru ini pemerintah harus memiliki perhatian khusus, karena guru ini adalah media yang paling efektif untuk mempengaruhi cara berpikirnya pelajar ini.

“Jadi perlu ada semacam pembinaan dan pemantauan guru-guru yang sering dilakukan oleh instansi terkait seperti Kemendiknas atau Kementerian Agama untuk selalu melakukan sosialisasi bahaya penyebaran bahaya radikalisme ISIS ini di kalangan guru. Karena guru ini adalah sumber informasi pertama bagi seorang murid ini. Jangan sampai ideologi ini muncul dari kalangan guru,” ujar Adnan.

Karena kalau  guru terpengaruh ideologi kekerasan, tentunya yang sangat cepat sekali penyebarannya di anak-anak sekolahan. Ini terbukti dengan fonomena beberapa pelajar yang terpapar ideologi ISIS ini yang datangnya dari guru, terutama seksi  kerohanian Islam. Guru-guru ini harus harus selalu dikumpulkan untuk diberi pembinaan terutama tentang ideologi Pancasila sebagai kontra ideologi dari paham ISIS.

“Faktor kuncinya ada pada guru. Karena kalau soal kurikulum relatif bisa dikendalikan dari pemerintah, tetapi soal gurunya akan sangat penting. Kalau sampai gurunya terpapar virus radikal akan sangat berbahaya secara cepat terhadap siswa-siswa kita,” ucapnya.

Terkait dengan kemungkinan adanya warga Indonesia yang sudah terlanjur berhijrah ke Suriah  lalu mereka ingin kembali ke Tanah Air, Adnan mengatakan perlu instrumen deradikalsiasi dari pemerintah. Selain itu juga harus dilakukan pemilahan yakni mana warga yang berangkat karena awam akibat korban propaganda dan mana yang berangkat karena kombatan.

“Kalau yang berangkat karena terpengaruh propaganda  mungkin bisa dilakukan upaya pendekatan deradikalisasi. Perlu dilakukan pendekatan dengan  ideology bangsa kita agar kelompok ini ideologinya akan kembali pulih untuk cinta pada NKRI. Dan harus berkesinambungan,” ujar pria yang ditugaskan untuk megembangkan organisasi NU dikawasan Timur Tengah ini.

Namun menurutnya, perlakuan berbeda harus ditujukan kepada kombatan, karena tidak bisa diperlakukan secara pendekatan yang sifatnya soft approach. Kombatan yang kembali ke Tanah Air harus dlakukan proses hukum dan diperlakukan seperti teroris-teroris lainnya yang menjalani hukuman di Lapas-lapas lalu masuk ke dalam program deradikalisasi yang  lebih sistematis.

“Karena jika satu orang yang pulang lalu dibiarkan saja ini bisa mempengaruhi banyak orang. Jadi ini harus dipilah-pilah dulu mana yang berangkat sebagai kombatan atau yang berangkat karena awam akibat propaganda. Tapi prinsipnya kita tidak boleh menghilangkan hak mereka meski sudah keluar dari NKRI. Pemerintah harus memiliki kepercayaan diri bahwa harus ada strategi yang tepat untuk deradikalisasi ini, lebih khusus untuk yang awam,” ujarnya mengakhiri.

rn
source