Alasan Pembekalan Haji, Menag Mangkir dari Panggilan KPK

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag), Mastuki mengatakan, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin tidak dapat hadir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia beralasan, Lukman telah terjadwal mengisi acara Pembekalan Haji.

Atas ketidakhadiran itu, Mastuki memohon maaf dan menjelaskan beberapa alasan mengenai ketidakhadiran Lukman.
“Sorry (maaf) Pak Menteri (Lukman Hakim Saifuddin) sudah terjadwal mengisi acara Pembekalan Haji di Jawa Barat,” kata Mastuki kepada wartawan, Rabu (24/4).

Mastuki menjelaskan, surat panggilan dari KPK sampai di tangan Lukman pada Selasa (23/4) sore. Namun, pada hari ini, Lukman sudah ada agenda lain. Sehingga, kata Mastuki, Lukman meminta dijadwalkan ulang.

“Sedangkan undangan KPK baru sore kemarin diterima. Jadi meminta dijadwal ulang,” jelasnya.

Mastuki mengatakan, kehadiran Lukman di daerah tersebut sangat penting segera dilaksanakan. Sebab, adanya informasi penambahan kuota 10.000 yang bisa berimplikasi sejumlah persiapan di daerah.

“Daerah itu sebagai wilayah dengan jemaah haji terbesar, mereka perlu mendapatkan update kebijakan baru tentang haji,” imbuhnya.

Sedianya, Lukman diperiksa hari ini, Rabu (24/4). Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy terkait perkara suap pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Selain Romi ada dua pihak lain yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten, Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

KPK menduga Romi bersama-sama dengan pihak Kemenag menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan tinggi di Kemenag.

Romi diduga telah menerima uang Rp300 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang suap itu dilakukan agar Romi dapat memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.

Atas perbuatannya, Romi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001. (jp)

rn