Connect with us

Nasional

Hingga Rabu Sore, 192 Petugas Pemilu 2019 Meninggal Dunia

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA— Hingga Rabu (24/4) sore, total ada 192 petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia, terdiri 144 anggota KPPS, 33 Panwaslu, dan 15 personel kepolisian.

”Update sampai hari ini, 24 April pukul 15.00…” Evi Novida Ginting tercekat. Komisioner KPU itu tak mampu meneruskan kalimat pengumumannya, Rabu sore (24/4).

Matanya tampak berkaca-kaca. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di sebelahnya sempat menenangkan sebelum Evi menguatkan diri untuk melanjutkan kalimatnya.

”Sudah 144 yang meninggal dan 883 jajaran kami sakit karena terus bekerja dengan penuh dedikasi di semua TPS,” urainya perlahan.

Rata-rata kelelahan gara-gara masa kerja yang panjang. Pekerjaan belum usai. Saat ini para anggota PPK juga bekerja keras menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Advertisement

Para petugas yang meninggal itu, yang didominasi KPPS, kini sedang diperjuangkan KPU untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Koordinator Divisi SDM KPU tersebut menjelaskan, dua hari belakangan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB dan Kemenkeu.

Prinsipnya, Kemenkeu sudah menyetujui untuk memberikan santunan kepada keluarga KPPS yang meninggal. ”Mudah-mudahan bisa mendapatkan angka yang sepantasnya,” ujar dia. Setidaknya santunan itu diharapkan bisa membantu keluarga KPPS yang meninggal.

Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menjelaskan, KPU mengajukan nilai santunan Rp 36 juta per orang bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan KPPS yang sakit diusulkan mendapat santunan Rp 16 juta – Rp 30 juta, bergantung tingkat keparahannya.

Bila pihak Kemenkeu dalam pekan ini bisa menerbitkan standar biayanya, pekan depan KPU dapat membuatkan juknis pencairannya. ”Mudah-mudahan sepuluh hari ke depan bisa kami eksekusi,” ucapnya.

Pada saat bersamaan, Kemenkes juga sudah membuat surat edaran ke berbagai dinas kesehatan kabupaten/kota. Mereka diminta membantu pemeriksaan kesehatan bagi para petugas ad hoc pemilu, mengingat proses rekapitulasi masih belum usai.

Advertisement

Di sisi lain, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, pihaknya mengupayakan hal serupa dengan KPU. Meskipun demikian, pihaknya untuk saat ini tetap berusaha profesional.

”Kami berduka itu iya. Tapi, tugas kami masih banyak dan laporan dari masyarakat juga masih kami tindak lanjuti,” tuturnya. Laporan terakhir, jumlah jajaran Bawaslu yang meninggal mencapai 33 orang. (jpnn)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...