Connect with us

Nasional

Pemilu 2019 Lancar, Masyarakat Cinta Masjid Gelar Doa & Tasyakuran

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pengurus Besar Masyarakat Cinta Masjid (PB MCM) menggelar doa dan tasyakuran atas terlaksananya pemilihan umum 2019 yang damai dan aman.

Ketua Dewan Pembina Masyarakat Cinta Masjid (MCM) Indonesia, Budi Karya Sumadi, buka suara terkait hasil pemilihan presiden 2019. Diakui dirinya bahwa ada permintaan untuk melakukan rekonsiliasi, dikarenakan tidak ingin jemawa terkait keunggulan sementara.

“Benar bahwa kita diminta untuk melakukan rekonsiliasi. Artinya kita tidak perlu jemawa. Kita melakukan suatu persuasi. Agar ke depan kita bicara tentang Indonesia yang satu. Indonesia yang kita harapkan bisa memberikan kehidupan bagi orang banyak,” ujar Budi Karya Sumardi dalam acara doa dan syukuran terlaksananya pemilu 2019 damai di MCM Center, jalan Widya Candra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019).

Di hadapan anggota MCM, Budi Karya Sumardi menyebut perjuangan mengawal Pemilu 2019 belum selesai. Dia kemudian menceritakan alasannya ‘ngotot’ untuk membantu kemenangan pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.

“Istri saya suka nanya, kamu kok ngotot banget sih memperjuangkan ini? Saya bilang, ini adalah suatu momen di mana Indonesia digoda oleh suatu paham yang bisa meruntuhkan Pancasila. Kita dirong-rong oleh cara-cara yang yang tidak adil, sangat membuat moral-moral bangsa ini banyak yang runtuh. Oleh karena itu kita memang memberikan dukungan kepada Jokowi-Amin dalam rangka mengamankan bahwa apa-apa yang menjadi hal-hal keragaman Pancasila dan sebagainya itu berjalan dengan baik,” tuturnya.

Advertisement

Tidak lupa dirinya juga berpesan kepada seluruh relawan MCM untuk kreatif dalam kegiataan perekonomian. Apalagi pemerintah saat ini memiliki program-program yang membantu perekonomian rakyat.

“Kita harus kreatif pada kegiatan-kegiatan perekonomian. OJK punya program, BI punya program, kementerian keuangan punya program, Menteri Keuangan juga punya program yang ditujukan untuk pinjaman ibu-ibu. Memang jumlahnya tidak banyak hanya 2 juta rupiah, atau yang paling banyak 8 juta rupiah, dan mereka begitu sangat antusias karena memang itu menghidupi umat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum MCM, Wishnu Dewanto menyebut jika syukuran ini digelar dalam rangka mewujudkan serta mengekspresikan rasa syukur kita atas lancarnya gelaran Pemilu 2019 pada 17 April 2019 lalu.

“Selain itu syukuran ini bisa memberi efek agar semua pihak tidak berpikir kotor terkait kinerja KPU dalam pelaksanaan dan rekapitulasi hasil pemilu ini,” jelasannya di sela acara doa dan syukuran terlaksananya pemilu 2019 damai di MCM Center, jalan Widya Candra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/4) kemarin.

MCM mengingatkan agar masyarakat memberi kesempatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan proses pemilu kali ini memenuhi unsur jujur dan adil (jurdil).

Advertisement

Wishnu menambahkan, syukuran serta doa ini menunjukkan bahwa tegaknya ideologi pancasila sebagai ideologi bangsa, ini adalah kemenangan bagi rakyat, rakyat masih sangat membutuhkan pancasila dan inilah yang harus kita harapkan dan bagi proses hasil pemilu, kita meminta semua pihak agar menahan diri untuk mengikuti proses dan ketentuan yang ada dengan cara-cara yang pancasilais, karena pancasila tidak hanya sebagai ideologi saja, akan tetapi pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Wisnu berharap seluruh pihak menunggu hasil resmi KPU dan siapapun yang nantinya menang dapat membawa persatuan bangsa.

Wishnu meminta kepada para relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, yang terdiri dari Relawan Kita Satu, Relawan Alumni UI, Relawan Alumni UGM, Relawan Alumni ITB, Relawan Alumni IPB, Relawan Alumni Pancasila, Relawan Alumni UBK, DPP Pemuda Bravo 5, Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Relawan Alumni SMA Jakarta Bersatu, Relawan Pesepeda Bersatu, Relawan PROJOMAC, Perwakilan Khotib Jumat DKI, RelawanAir Crew for 01, dan Relawan 1st Voters, dapat membantu untuk menyudahi pemikiran kotor yang melemahkan KPU serta klaim-klaim yang menjerumuskan.

“Biarkan KPU bekerja secara konstitusional agar menghasilkan sebuah keputusan yang konstitusional. Saat ini tidak ada yang namanya 01 atau 02, yang ada saat ini adalah 03 yaitu Persatuan Indonesia,” terang Wisnu.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...