Era Baru Pemerintahan Milenial “Konsepsi Youth Government”

Oleh: KetuaUmumPBHMI, R SADDAM AL JIHAD

Yang jelas, kita ingin ada yang muda-muda dalam rangka regenerasi ke depan. Kenapa sih ? Kan menteri boleh lah yang umur 20-25 kan juga nggak apa-apa. Atau yang 25-30. Biar yang muda-muda bisa belajar kepemimpinan negara. Mungkin yang banyak 30-40. Tapi yang muda seperti yang 25-30, kenapa tidak sih. (Presiden Ir. H. Joko Widodo)*

Menjawab sebuah pernyataan Presiden Ir. H. Joko Widodo adalah sebuah optimisme yang dibangun oleh Presiden untuk membangun konetivitas generasi, sebuah visi yang visioner dengan tujuan membangun era baru Society 5.0 yaitu era dimana ada konektivitas antar generasi, dan generasi milenial adalah penghubung antar generasi di masa depan dalam membangun kepemimpinan negara.

Setiap orang ada masa nya, setiap masa ada orang nya. Sebuah pemaknaan bahwa regenerasi adalah keniscayaan dari sebuah kehidupan, sebuah kepemimpinan. Bonus Demografi melahirkan Bonus generasi muda yang mesti dipersiapkan sebagai kekuatan untuk kebangkitan Indonesia 2045. 

Sebuah keniscayaan “Youth Government” atau pemerintahan yang diisi oleh generasi milenial akan hadir. Inilah semangat People Power untuk membangun bangsa dan negara yang hakiki, bukan malah sebagai destroyer. Karena Generasi Milenial identik dengan Bonus Demografi, maka People Power identik dengan Generasi Milenial yang optimis bukan pesimis, membangun bukan menghancurkan, dan kekuatan itu dibangun untuk membangun sebuah konsepsi yang niscaya “Youth Government”.

Ketika di Istana Presiden, Bogor, 5 Oktober 2018, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam mengingatkan pentingnya membangun semangat Youth Government. 30 April 2019, semangat Youth Government diutarakan oleh bapak Presiden. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pondasi generasi milenial dalam pemerintahan sebagai konektivitas antar generasi.

Ini bukan kesiapan atau tidak siapnya anak muda dalam memimpin, tapi sebuah kepercayaan antar generasi untuk bergotong royong membangun bangsa dan negara, bukan bersikap menghancurkan sebuah cita-cita kebangsaan. Sehingga Pendidikan kepemimpinan negara harus mulai dimulai saat ini dengan framing “Youth Government”.

Menelisik semangat Presiden menjadi hal yang menarik di tengah arus pertarungan ideologi dalam arus politik belakangan, perlu kiranya “Youth Government” diisi oleh pemuda-pemuda yang menanamkan ideologi Pancasila secara humanis dengan generasi nya, generasi milenial. agar  anak muda tidak terdoktrin dengan ideologi anti Pancasila. Gagasan Konektivitas antar generasi adalah tanggung jawab generasi milenial sebagai penerima estafet bonus demografi, digitalisasi adalah cara yang efektif dan efisien sesuai gaya pemerintahan kedepan nya, “Pemerintahan Dilan” atau Digital Melayani. Terakhir semangat mempersatukan antar generasi agar tidak terjebak dalam ruang konflik yang tidak produktif adalah menjadi tugas anak muda yang mengisi “Youth Government”, bukan terjebak polarisasi politik kepentingan dan identitas, Politik Identitas Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, sebagai dasar persatuan anak bangsa. Sehingga Pemuda adalah Garda terdepan dalam menentukan sikap identitas kebangsaan. (*)

rn