Connect with us

Nasional

Mendadak, Bowo Ganti Pengacara dan Berencana Revisi Keterangan soal Keterlibatan Enggar

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Aroma kejanggalan menyeruak dalam perkara suap dan gratifikasi anggota DPR RI, Bowo Sidik Pangarso. Itu setelah adanya perubahan formasi kuasa hukum Bowo ketika perkara tersebut mulai menyeret sejumlah nama-nama besar. Pergantian tim pengacara itu disampaikan kuasa hukum Bowo yang baru, Sahala Pandjaitan, Jumat (3/5).

Di gedung KPK, Sahala menunjukkan bukti surat pencabutan kuasa hukum Bowo yang lama, Saut Edward Rajagukguk, kepada awak media. Dalam surat tersebut, ada tandatangan Bowo yang bermaterai.

“Untuk ke depan, masalah informasi terkait kasus Pak Bowo itu akan datang dari kami, bukan dari Pak Saut lagi,” kata Sahala.

Selain menunjukkan surat kuasa baru, Sahala juga menyampaikan beberapa poin berkaitan perkara suap dan gratifikasi kliennya. Menurut dia, Bowo berencana merevisi beberapa keterangan yang berkaitan dengan keterlibatan Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita dan mantan Direktur Utama PT PLN (persero), Sofyan Basir.

Rencana merevisi itu cukup mengejutkan. Sebab, sebelumnya, keterangan tentang keterlibatan Enggar-sapaan Enggartiasto Lukita- telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Artinya, bila keterangan itu benar-benar mau direvisi, secara otomatis akan mengubah BAP yang telah dibuat penyidik. “Kami akan menunggu proses perubahan itu,” kata Sahala.

Advertisement

Apakah ada tekanan terhadap Bowo sehingga berencana mengubah keterangan tentang keterlibatan Enggar? Sahala menyebut tidak ada tekanan sama sekali dalam perkara kliennya.

“Hanya mungkin waktu kemarin ada missed komunikasi saja,” kilahnya.

Baca: Gubernur Kaltim Beber Alasan Bukit Soeharto Layak Ibu Kota Negara

Baca: Ssstt!! KPK Geledah Ruang Kerja Mendag Enggar Lukitta

Kendati sudah mendapat surat kuasa, Sahala mengaku belum bertemu dengan Bowo. Sehingga, pihaknya belum mengetahui apa latar belakang yang mendasari rencana perubahan keterangan itu.

Advertisement

“Ini baru rencana, belum terjadi. Makanya kami belum bisa berbicara lebih jauh lagi,” imbuh dia.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bowo sebagai tersangka suap dan gratifikasi senilai Rp8 miliar. Politikus Partai Golkar itu diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak, salah satunya Enggartiasto Lukita. KPK pun telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan dan rumah pribadi Enggar. (jp)

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...