Connect with us

Nasional

Wiranto Tegaskan Pemerintah Harus Tegas Soal Keamanan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memimpin rapat terbatas tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/5). Rapat ini dilakukan untuk memetakan potensi pelanggaran hukum yang terjadi sebelum dan selama Pemilu 2019.

Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 11.15 WIB, dan turut diikuti Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dan Wakapolri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Wiranto mengatakan, memetakan potensi pelanggaran hukum yang terjadi sebelum dan selama Pemilu 2019 sangat dibutuhkan. Ini supaya selama bulan Ramadan situasi damai bisa tetap terjaga.

“Pemerintah harus tegas soal hukum dan keamanan agar masyarakat bisa merasa aman serta damai selama melaksanakan ibada puasa di bulan Ramadan,” kata Wiranto.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu menilai, selama masa pemilu 2019 sudah banyak kejadian yang membuat masyarakat tidak nyaman. Isu-isu negatif banyak berhembus, seperti ujaran kebencian.

Advertisement

“Antara lain ujaran kebencian, hinaan, hasutan, hingga cacian yang membuat keamanan nasional dan kenyamanan masyarakat terganggu,” imbuhnya.

Mantan Panglima TNI itu mengingatkan agar para oknum tidak lagi melanggar hukum dengan isu yang tak benar. Seperti baru-baru ini ada tuduhan 70 persen anggota TNI/Polri bisa dihasut untuk melakukan tindakan inkonstitusional, dia memastikan itu tidak benar. “Yang mengatakan itu harus bertanggung jawab secara hukum,” kata Wiranto.

Baca: Jokdri Jalani Sidang Perdana Kasus Pengaturan Skor

Di sisi lain, Wiranto meminta agar langkah tegas yang diambil pemerintah terhadap oknum-oknum nakal tidak diartikan sebagai bentuk tidak semena-mena pemerintah. Jika ada yang menyatakan demikian, itu merupakan propaganda agar pemerintah takut mengambil keputusan.

“Langkah tegas yang diambil bukan berarti pemerintah diktator, isu seperti itu sengaja dihembuskan supaya pemerintah takut mengambil keputusan,” pungkasnya. (jp)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...