THN untuk Redak Aksi 9 Mei yang Digagas Kivlan Zen

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Moeldoko membeber latar belakangi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto membentuk Tim Hukum Nasional (THN).

Diketahui, tim itu nantinya bakal menindak para tokoh nasional yang melakukan ujaran kebencian dan hasutan pasca-pemilu 2019.

Moeldoko menjelaskan, tim tersebut lebih bersifat internal sebagai sebuah instrumen dari Menkopolhukam untuk melihat, mendengarkan, membaca berbagai isu yang telah berkembang di masyarakat

“Bahkan bukan hanya isu, bisa hasutan, ajakan-ajakan yang menuju makar. Untuk itu memang perlu Menkopolhukam mendapatkan perbantuan dari ahli-ahli,” ucap Meoldoko di kantornya, Jakarta pada Selasa (7/5).

Pembentukan tim itu menurutnya buah dari pertemuan Wiranto dengan para tokoh yang diajak melihat situasi negara usai Pemilu, apakah perlu penanganan atau tidak. Hasilnya, diputuskan pembentukan tim hukum yang bersifat internal.

Tim tersebut akan memberikan masukan kepada Menkopolhukam untuk menentukan pada ranah mana perlu diambil langkah hukum atas satu tindakan. Dari rapat di Kemenkopolhukam juga sudah dibuat gambaran tindakan hukum itu apakah dilakukan Kejaksaan, Polri dan seterusnya.

“Itu sebenarnya lebih seperti itu kondisinya, tidak ada upaya pemerintah untuk menghalangi kebebasan demokrasi tidak sama sekali,” tegas mantan Panglima TNI ini.

Dia menuturkan, sebuah negara yang memiliki demokrasi yang kuat seperti Indonesia, kalau tidak diimbangi instrumen hukum yang kuat maka ada kecenderungan anarkis.

“Nah, kita tidak menginginkan ini anarkis, kita tidak menginginkan. Sungguh bangsa ini semuanya tidak menginginkan, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga sangat tidak menginginkan,” sebut Moeldoko.

Saat ditanya seberapa parah statemen dari tokoh-tokoh sehingga perlu dibuat kajian tim hukum, Moeldoko menyebut dalam konteks Pemilu 2019, memang meningkat cukup tajam. Satu contoh yang dia sebut adalah pernyataan Mayjen TNI (Purn), Kivlan Zen.

“Seperti semuanya sedang beredar sekarang ajakan Pak Kivlan Zen pada tanggal 9 (Mei) untuk melakukan (aksi unjuk rasa ke KPU dan Bawaslu minta) diskualifikasi kepada pasangan 01, lalu berikutnya ajakan merdeka. Ini mau ke mana arahnya?” ungkap Moeldoko.

Baca: Jadikan Ramadhan Momentum Membangun Rekonsiliasi dan Persaudaraan

Baca: Kejutan Bukan

Nah, hal-hal semacam itu, kata Moeldoko, apakah akan didiamkan atau ada langkah-langkah hukum. Di sinilah nantinya peran tim hukum nasional untuk melihat apakah akan diambil langkah pendekatan yudisial atau tindakan lain. Tujuannya tidak lain untuk melindungi kepentingan masyarakat.

“Justru ini sesungguhnya melindungi yang banyak. Ini sekelompok kecil orang tetapi mengganggu yang lain, dan yang banyak yang terganggu. Tugas pemerintah itu menjaga keseimbangan itu,” tandasnya. (jpnn)

rn