Kajian Regulasi Perpindahan Ibu Kota, Kemendagri Tunggu Bappenas

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Rencana perpindahaan Ibu Kota ke luar pulau Jawa yang direncanakan oleh
Presiden Jokowi dinilai harus menggunakan tim atau badan khusus. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) pun menilai pentingnya master dalam rencana tersebut khususnya terkait dengan sejumlah
regulasi yang harus dipersiapkan.

Plt Dirjend Otonomi Daerah (Otda) Akmal M Piliang mengungkapkan bahwa, dalam rencana perpindahan Ibu Kota, idealnya harus melalui badan agar ada sinkronisasi dan keterpaduan dalam penyiapan dokumen teknis dan perencanaan makro.

“Namun, itu semua bergantung pada keputusan bapak Presiden. Kami sebagai staf, cuma akan menyiapkan seluruh langkah dan alternatif untuk membantu Bapak Presiden mewujudkan pemindahan ibu kota,” tuturnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Lanjut Akmal mengungkapkan bahwa, dari praktik-praktik yang terjadi di negara lain, ada negara seperti di Afrika sampai 7 kali pindah ibu kota. “Pemindahan membutuhkan cost atau dana, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit. Pemindahan harus melalui kajian komprehensif,” ungkapnya.

Untuk itu, mengapa dalam hal rencana pemindahan Ibu Kota pentingnya masterplan. “Setelah ada itu, baru jelas rencana aksi seperti apa. Jangka pendek, menengah, dan panjang. Masing-masing rencana aksi ini harus didasari regulasi yang jelas. Tentunya dengan UU. Lalu bagaimana mengintegrasikan kajian-kajian aspek sosiologis dan lainnya,” katanya.

Akmal juga mengungkapkan bahwa soal kepastian pindah, pihaknya tidak bisa menjawab. Menurutnya, pertanyaan tersebut sama dengan seperti pertanyaan kapan mau nikah, itu bergantung pada jodohnya, karena saat ini jodohnya belum ada, lokasinya belum ada.

“Baru semacam statement kita akan pindah ibu kota. untuk itu kami menunggu Bappenas buat masterplan. Ketika masterplan selesai, Kemdagri akan bergerak untuk mencoba mengelola regulasi apa yang harus kita sinkronkan,” pungkasnya. (yog)

rn