Connect with us

Nasional

Mahfud MD Belum Pastikan Gabung Tim Asistensi Hukum

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Kendati menuai kritik, rencana pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam jalan terus. Menko Polhukam, Wiranto bahkan telah menerbitkan SK yang berisi 24 nama anggota tim. Di antara nama-nama tersebut ada Mahfud MD.

Wiranto menyampaikan, tim itu dibentuk tidak untuk membungkam pihak-pihak tertentu. Saat ini, tim yang diisi ahli dan pakar hukum dari berbagai universitas sudah bekerja. Selain Mahfud, nama-nama lain dalam tim itu disebut Wiranto merupakan representasi masyarakat.

“Kami ajak bersama-sama menelaah (persoalan) itu, menganalisis itu, agar dari masukan itu aparat keamanan, polisi, kejaksaan, bisa melakukan aksi yang sudah di-back up masukan dari pakar hukum,” ujarnya.

Persoalan yang dimaksud Wiranto adalah masalah-masalah yang muncul setelah agenda puncak pemilu serentak. “Masalah-masalah yang sekarang terjadi di masyarakat. Ada aksi, ada demonstrasi, ada hasutan-hasutan,” terang mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut.

Dia menilai persoalan itu tidak boleh didiamkan. Wiranto memastikan pemerintah tidak akan membiarkan siapa pun bertindak di luar koridor hukum. “Dan kami tidak surut lagi. Kami sudah buktikan sekarang, siapa pun yang nyata-nyata melanggar hukum akan ditindak tegas dengan cara-cara hukum,” terangnya.

Menurut Wiranto, langkah-langkah tersebut merupakan hal biasa yang tidak seharusnya diributkan. Sebab, pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam tidak berbeda dengan tim asistensi lainnya.

Advertisement

Lantas, bagaimana kerja tim tersebut? Pejabat asal Jogjakarta itu mengungkapkan, tim akan membantu penegakan hukum. Mereka akan menilai atau mengevaluasi berbagai persoalan yang dianggap meresahkan masyarakat. “Itu termasuk kategori yang bagaimana, pasalnya pasal berapa, mau diapakan,” imbuhnya.

Wiranto juga menjelaskan bahwa tim tersebut akan bekerja sebelum aparat penegak hukum bergerak. Mereka akan menelaah ucapan atau hasutan yang disebut melanggar hukum.

“Sehingga kepolisian mempunyai backup kajian hukum dari masyarakat sendiri,” papar pria yang juga ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura itu.

Sementara itu, Mahfud mengakui sudah dihubungi Wiranto untuk bergabung dengan tim tersebut. Hanya, dia belum memastikan bersedia bergabung atau tidak. Menurut Mahfud, itu bergantung pada hasil komunikasi lanjutan. “Isinya seperti apa, saya akan hadir dulu,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Politikus Demokrat Minta Kivlan Zen Tak Banyak Bicara

Mahfud belum mengetahui tujuan pembentukan tim tersebut. Selama ini dia hanya mendapat informasi dari media. Karena itu, dia ingin mencari tahu pokok persoalan dan tujuan tim tersebut.

Namun, pria asal Madura itu meyakini Wiranto memiliki maksud baik. “Saya kira semua rencana harus dianggap positif dulu,” katanya. Selain Mahfud, nama lain yang masuk tim tersebut, antara lain, Muladi, Romli Atmasasmita, I Gede Panca Astawa, dan Bintan R. Saragih. (jp)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...