Tak Terima Tersangka, Sofyan Basir Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Tersangka kasus dugaan suap kontrak kerja sama PLTU Riau-1, Sofyan Basir melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya hukum tersebut diajukan tim kuasa hukum Sofyan, Soesilo Aribowo teregistrasi dengan Nomor: 48/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel.

Soesilo menuturkan, pihaknya melayangkan gugatan praperadilan pada Rabu (8/5). Upaya hukum tersebut ditempuh tiada lain agar Sofyan bebas dari jeratan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sedang diajukan (praperadilan), diajukan 8 Mei 2019,” kata Soesilo saat dikonfirmasi, Jumat (10/5).

Alasan praperadilan ini diajukan, kata Soesilo, untuk melihat konstruksi hukum proses penetapan tersangka yang disematkan kepada Direktur Utama PLN nonaktif tersebut. Pasalnya dalam proses penetapan tersangka harus membutuhkan dua alat bukti.

“Ingin melihat konstruksi proses penetapan tersangka dan dua alat bukti dalam penetapan tersangka,” tegas Soesilo.

Senada, hal ini pun dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Guntur, bahwa Direktur PLN nonaktif melayangkan gugatan praperadilan. Namun Guntur belum bisa membeberkan majelis hakim yang akan memegang perkara tersebut. “Belum ditetapkan (majelis hakim),” jelas Guntur.

Sementara itu, KPK memastikan akan siap menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan Sofyan Basir. Meski hingga saat ini lembaga antirasuah belum menerima secara resmi dokumen gugatan praperadilan tersebut.

“Jika memang ada praperadilan yang diajukan, KPK pasti akan hadapi,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK meyakini, penetapan tersangka terhadap Sofyan Basir sesuai prosedur dan substansi hukum. Terlebih mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources telah divonis dalam kasus ini.

“Kami juga sangat yakin dengan prosedur dan subtansi dari perkara yang ditangani ini. Apalagi sejumlah pelaku lain telah divonis bersalah hingga berkekuatan hukum tetap,” tukas Febri.

Diketahui, Sofyan Basir diduga menerima janji fee proyek dari pengusaha Johannes B. Kotjo dengan nilai yang sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M. Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham terkait PLTU Riau-1.

KPK menduga Sofyan Basir berperan aktif memerintahkan salah satu direktur di PLN untuk segera merealisasikan power purchase agreement (PPA) antara PT PLN, Blackgold Natural Resources Ltd. dan CHEC selaku investor.

Tak hanya itu, Sofyan juga diduga meminta salah satu direkturnya untuk berhubungan langsung dengan Eni Saragih dan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Johannes B. Kotjo.

Mahfud MD Belum Pastikan Gabung Tim Asistensi Hukum

Tak Terima Tersangka, Eggi Sudjana Praperadilankan Polda

KPK juga menyangka Sofyan meminta direktur di PLN tersebut untuk memonitor terkait proyek tersebut lantaran ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau-1.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Sofyan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (jp)

rn