ICW: KPK Era Agus Rahardjo Mengecewakan

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Masalah internal hingga belasan kasus besar yang tak kunjung terungkap menjadi catatan merah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepemimpinan Agus Rahardjo. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun kecewa dengan kinerja komisi antirasuah tersebut.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, konflik internal di tubuh KPK membuat masyarakat kecewa. Misalnya yang belakangan terjadi yakni masalah pengangkatan 21 penyelidik independen sebagai penyidik KPK.

“Masyarakat sipil tidak terlalu puas dengan kinerja KPK di masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs, karena banyak problem yang terjadi,” ucap Kurnia, Minggu (12/5).

Buruknya manajemen konflik di internal KPK dibarengi dengan kinerja pemberantasan korupsi yang jauh dari ekspektasi publik. Selama empat tahun kepemimpinan Agus Rahardjo, sebanyak 18 kasus besar belum berhasil dituntaskan.

“Kami mencatat paling tidak masih ada 18 perkara korupsi yang cukup besar, yang masih ditunggak penyelesaiannya oleh KPK,” kata Kurnia menyebut hasil kajian ICW bersama Transparency International Indonesia (TII).

Di antara kasus besar yang belum selesai yakni bailout Bank Century, kasus Wisma Atlet Hambalang, kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, hingga kasus penyelewengan proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan.

Kemudian kasus suap alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, kasus hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan, kasus suap Rolls-Royce ke pejabat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, kasus BLBI, kasus megaproyek KTP-el, hingga kasus Pelindo II.

Dalam catatan ICW dan TII, beberapa kasus tersebut belum ada yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan aktor utama di balik kasus belum terungkap, tersangka ada yang belum ditahan, dan belum adanya perkembangan yang signifikan.

Bukan hanya belasan kasus yang mengambang penyelesaiannya, ICW menilai pada era kepemimpinan Agus Rahardjo, KPK kurang menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Padahal, pasal TPPU penting digunakan untuk mengembalikan kerugian uang negara dan memberi efek jera terhadap koruptor.

“Masih terhitung minim menggunakan aturan TPPU pada setiap penanganan perkara,” ujarnya.

ICW mencatat dari 2016 hingga 2018, Agus cs hanya menerapkan pasal TPPU terhadap 15 perkara. Padahal, selama kurun waktu tersebut ada ratusan perkara yang berpeluang dijerat pasal TPPU.

“Ini menunjukkan bahwa KPK belum mempunyai visi untuk asset recovery, dan hanya berfokus pada penghukuman badan,” ujarnya.

Namun, kendati banyak cacatan merah, kinerja KPK tak bisa dipandang sebelah mata. Kurnia menyampaikan, jumlah tersangka dan kasus yang ditangani oleh KPK meningkat setiap tahunnya.

Prada DP Diduga Mutilasi Pacarnya, Begini Respons Orang Tuanya

Mahasiswi Keperawatan Ini Diduga Dimutilasi Oknum TNI

Advertisement

Pada 2016 lembaga antikorupsi itu menetapkan 103 tersangka dengan 35 kasus. Pada tahun berikutnya, KPK menetapkan 128 orang tersangka dengan 44 kasus.

“Yang ditetapkan sebagai tersangka pada 2018 yakni 261 orang dengan jumlah kasus sebanyak 57,” pungkasnya. (jp)

rn