Buntut Rusuh 22 Mei, LPPH Desak Wiranto Dicopot

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Lembaga Pemantau Penegakan Hukum (LPPH) menilai Pemerintah gagal menjaga keamanan pasca pengumuman hasil Pilpres pada 21 Mei kemarin.

Direktur LPPH, Husen Bafaddal menilai kegagalan Pemerintah ini tak lepas dari  rusuh antar warga sipil dan aparat kepolisian pada, 22 Mei yang menewaskan enam warga sipil. Selain itu, kata Bafaddal, pengarahan aparat keamanan ke Jakarta justeru makin memperkeruh kondisi keamanan di ibu kota negara.

“Pengamanan terhadap aksi 22 Mei sangat berlebihan, distribusi aparat Polri dan TNI ke Jakarta justru membuat kegaduhan sosial dan politik di negara semakin tak terkendali. Apalagi perlawanan aparat terhadap massa menggunakan senjata, sampai tertembaknya beberapa massa aksi yang meninggal akibat ditembak memakai senjata tajam,” kata Bafaddal lewat pesan tertulisnya, Rabu (23/5).

Untuk itu, Bafaddal mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Polhukam Wiranto, karena dinilai gagal menjaga kondusifitas politik. “Copot Wiranto dari jabatan karena gagal menjaga kondusifitas kehidupan berpolitik warga negara,” desak Bafaddal.

Bafaddal juga menilai Wiranto tidak layak menduduki jabatan Menpolhukam, lantaran bersangkutan memiliki catatan buruk dalan masalah HAM.

“Disamping itu, Wiranto tidakk layak untuk menduduki jabatan tersebut karena ia memiliki reputasi buruk dalam pembantaian manusia di massa lalu,” bebernya.

Praktisi hukum ini juga meminta negara bertanggung-jawab kepada enam korban jiwa, yang diketahui berasal dari senjata aparat kepolisian.

“Negara harus bertanggungjawab kepada korban yang meninggal dunia maupun luka-luka,” pintanya.

Diketahui, rusuh pada 22 Mei kemarin antara warga dengan aparat kepolisian di kawasan Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di kawasan Jalan K.S Tubun, Petamburan, Jakarta Barat menewaskan enam warga sipil. (RGR/Fajar)

rn