Connect with us

Nasional

Taruna Keturunan Prancis, Mahfud: Panglima TNI Kecolongan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Beberapa hari ini, masyarakat Indonesia dikagetkan pemberitaan tentang Instagram Puspen TNI, yang mengangkat keberhasilan TNI merekrut Calon Taruna keturunan Prancis dalam sidang Pantukhir Catar 2019 yang diselenggarakan di Magelang pada Jumat (2/8/19).

Beberapa hari kemudian, baru diketahui bahwa catar berketurunan Prancis bernama Enzo, ternyata diduga berafiliasi dengan organisasi terlarang HTI (Hizbul Tahir Indonesia).

Pantukhir adalah Proses Penentuan tahap yang terakhir yang diketuai oleh Panglima TNI, dalam menetapkan seseorang diterima menjadi calon taruna. kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat vital, pada tahapan ini adalah final check dan tidak boleh ada yang salah. Untuk itu bersifat tertutup.

Menurut Mayjen TNI (Purn) Ari Suyono, mantan Aspers Kasad menegaskan kegiatan Pantukhir adalah kegiatan yang tertutup bukan malah sengaja diekspose secara sensasional, apalagi digunakan sebagai wacana pencitraan Panglima TNI.

“Dalam hal ini, Panglima TNI telah menyimpang dari code of conduct dalam proses rekrutmen prajurit TNI,” tuturnya seperti dilansir dalam siaran pers diterima, kemarin.

Advertisement

Inggris Buka Peluang Bebaskan Grace 1, Klaim Iran

ASN Kerja dari Rumah Ditentang Honorer K2

Mati Darurat

UIT Target Minimal Akreditasi Institusi B

Ari Suyono, yang cukup lama berdinas di Staf Personalia TNI menambahkan, Panglima TNI seharusnya patuh dengan ketentuan itu. Polemik yang terjadi semua ini bersumber dari ekspose berlebihan yang sengaja diproduksi oleh Panglima TNI, melalui Instagram Puspen TNI ditambah lagi Panglima TNI sebagai pimpinan sidang Pantukhir tidak cermat meneliti kondisi MI (mental Ideologi) calon taruna.

“Seperti sekarang, karena sudah terlanjur terekspose, bilamana memang terbukti, maka dampak psikologis menjadi sulit. Namun apapun yang terjadi, Panglima TNI harus bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahannya sekaligus membatalkan keputusan yang telah dibuat sebagai konsekuensi dari penyimpangan yang terjadi,” jelasnya.

Advertisement

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD, Menteri Pertahanan tahun 2000-2001, menegaskan bahwa Panglima TNI kecolongan.

Menurut Mahfud, TNI itu lembaga yang dikenal ketat, ya dikenal ketat tahu rekam jejak, kakeknya (Enzo) siapa, kegiatannya apa, ternyata ini lolos, sampai diberi penghargaan khusus oleh Panglima, diajak wawancara khusus dengan Panglima TNI.

NA Turunkan Jabatan Kepala SAMSAT Makassar I Jadi Staf BKD

BNPB Pastikan Kualitas Udara di Riau dan Kalteng Masih Sedang

Anak Muda dan Algoritma Kesejahteraan Baru Masa Depan

Satu Keluarga Dibantai, Termasuk Anak Berusia 4 Tahun

Advertisement

KSAD Pertahankan Enzo Zenz di Akmil, Ini Apresiasi PKS

Namun tak lama setelah nama Enzo viral (Puspen TNI), lanjut Mahfud, ternyata bermunculan informasi di media sosial yang mengaitkan taruna keturunan Prancis sebagai calon prajurit taruna TNI memantik reaksi keras dari publik.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyarankan sebaiknya TNI memberhentikan yang bersangkutan. Sebab Mahfud menduga Enzo sejak awal tak memenuhi prasyarat untuk menjadi bagian dari TNI.

“Kalau menurut saya, tidak memenuhi syarat dari awal itu, melanggar prasyarat kalau memang gerakannya seperti itu. Tapi terserah TNI lah mau diapain,“ ujarnya.

Senada dengan Mahfud, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha meminta Panglima TNI jangan hanya bisa memviralkan tetapi perlu melakukan investigasi yang lengkap. Dalam hal ini, kalau memang terbukti, Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI dan sebagai Pimpinan sidang Pantukhir harus berani menganulir keputusan yang dibuatnya.

Advertisement

Mayjen TNI (Purn), Ari Suyono juga menyoroti tentang penggunaan bahasa Prancis yang dilakukan dalam dialog Panglima TNI dengan catar Enzo. Apakah bahasa Prancis itu merupakan bahasa baku dalam wawancara pada proses Pantukhir.

“Faktor yang relevan dalam penentuan seseorang dinyatakan dapat diterima tidaknya sebagai catar. Kan tidak ada persyaratan tentang kemampuan berbahasa Prancis. Jadi ya enggak usah mengada-ada,” tegas Ari Suyono. (jpnn)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Taruna Keturunan Prancis, Mahfud: Panglima TNI Kecolongan appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...