Connect with us

Nasional

ASN Jakarta: Aduh, Jangan Sampai Pindah Deh

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan membuat sebagian besar ASN Jakarta instansi pusat waswas. Mereka khawatir akan dipilih dalam gerbong PNS pindah ibu kota. Sementara, mereka sudah nyaman di Jakarta.

“Aduh, jangan sampai pindah deh. Bagaimana dengan keluarga kami. Anak-anak sudah sekolah di sini, masa mau dipindahkan lagi,” kata salah satu ASN Jakarta yang juga pejabat struktural dan berkantor di bilangan Sudirman,Senin (26/7).

ASN Jakarta yang enggan diekspos namanya itu menyebutkan, bila rencana pindah ibu kota dilaksanakan, akan banyak pegawai yang minta pensiun dini. Sebab, lebih menguntungkan minta pensiun dini daripada pindah ke Kalimantan.

“Kalau pindah Kalimantan otomatis mulai dari nol lagi. Rumah kami sudah di sini, kalau harus menetap di Kalimantan mendingan pensiun dini saja,” ujarnya.

Akan adanya gelombang pensiun dini sudah terbaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana. Permintaan pensiun dini akan terjadi bila ASN Jakarta pusat dipindahkan ke Kalimantan.

Advertisement

“Iya itu kemungkinan besar terjadi makanya kami sangat hati-hati menerapkan kebijakan ini,” ujar Bima.

NA Lantik Delapan Pejabat, Empat Kadis Diparkir

Pemerintah Australia Bantu Pengembangan Sapi Sulsel

Artis Tina Toon Buat Video Vlog Sebelum Dilantik di DKI Jakarta

Politikus PAN Naik Angkot saat ke Pelantikan DPRD DKI

Ipda Erwin Yudha, Polisi yang Terbakar Saat Demo Meninggal

Advertisement

Salah satunya dengan tidak memindahkan seluruh PNS pusat ke Kalimantan. PNS yang dipilih adalah pemegang jabatan struktural. ASN Jakarta yang berhubungan dengan layanan publik tetap ditempatkan di Jakarta.

Bagi pejabat struktural yang terpilih pindah ke Kalimantan tapi kemudian menolak, lanjutnya, diberikan pilihan. Apakah pindah dengan jabatannya tidak berubah atau tetap stay di Jakarta. Konsekuensi, yang bersangkutan tidak berhak menuntut jabatan awal.

“Dia harus menerima jabatan apa adanya. Kalau mau, ya enggak apa-apa tetap di Jakarta,” tandasnya.

Saat ini, jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,3 juta. Dari jumlah tersebut, 30 persen atau 1,29 juta adalah PNS instansi pusat. Nantinya, hanya sekitar 500-600 ribu ASN Jakarta pusat yang akan dibawa ke Kalimantan. (jpnn)

The post ASN Jakarta: Aduh, Jangan Sampai Pindah Deh appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...