Connect with us

Nasional

Laode M Syarif Sesalkan Luhut Jadi Panelis Capim KPK

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif angkat bicara terkait dipilihnya Luhut Pangaribuan sebagai panelis seleksi capim KPK periode 2019-2023.

Seperti diketahui, Luhut merupakan pengacara tersangka kasus suap pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce PLC di PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

KPK sendiri menyarankan bukan Luhut yang menjadi panelis dalam tes wawancara dan uji publik capim KPK periode 2019-2023.

“Apakah hanya itu pakar yang bisa diundang? Kan banyak banget juga pakar yang lain seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Laode M Syarif menyampaikan, seharusnya panitia seleksi calon pimpinan KPK dapat memilih pakar hukum yang bukan pengacara dari seorang tersangka di KPK. Sebab hal tersebut akan berpengaruh dalam proses penilaian.

Advertisement

“Ya, itu kan tergantung penilaian dari Pansel. Tapi kalau misalnya baiknya, seharusnya kita cari ahli yang tidak sedang ada mengurus berkas kasus di KPK. Seperti itu menurut saya,” terang Laode M Syarif.

Kendati demikian, Laode M Syarif berharap Luhut dapat memberikan nilai terhadap 20 capim KPK yang mengikuti tes wawancara dan uji publik secara objektif. Namun, itu sepenuhnya kewenangan Pansel Capim KPK.

“Tetapi ya itu sekali lagi, itu adalah hak dari Pansel. Saya tidak bisa ikut campur,” pungkasnya.

Sebelumnya, terdapat dua panelis ahli yang dilibatkan dalam tahapan wawancara dan uji publik seleksi Capim KPK periode 2019-2023. Mereka yakni pakar hukum pidana, Luhut Pangaribuan dan sosiolog Universitas Indonesia, Meutia Gani Rahman. Alasan penunjukan keduanya karena dinilai telah menguji rekam jejaknya.

“Meutia sosiolog dan sering berhubungan dengan isu korupsi dan kami anggap telah mewakili elemen dari figur capim,” ucap Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih di RSPAD Gatot Subroto, Senin (26/8).

Advertisement

Sementara itu, anggota Pansel Capim KPK Hendardi menyatakan, alasan dipilihnya Luhut Pangariabuan dan Meutia sebagai panelis karena keilmuannya dalam isu pemberantasan korupsi dan rekam jejaknya telah dipertimbangkan hingga menjadi panelis Capim KPK.

Gunung Api Slamet Berstatus Waspada, Aktivitas Meningkat

Ibu Kota Negara ke Kaltim, Prabowo Siap Serahkan Lahan

Bendera Bintang Kejora Dikibarkan di Kantor Bupati Deiyai

Presiden Hassan Rouhani Tak Tertarik Dialog dengan Trump

Legislator Senayan Tuding Kritik Pansel Capim KPK Salah Arah

Advertisement

“Ya kita kan mengambil panelis atas pandangan atau pertimbangan-pertimbangan keilmuan yang bersangkutan. Soal rekam jejak dan sebagainya telah diuji,” ujar Hendardi.

Kendati Luhut merupakan kuasa hukum tersangka suap terkait pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce PLC di PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, hal itu bukan menjadi alasan. Luhut tetap menjadi panelis.

“Ya kan (Emirsyah Satar) belum dihukum, itu proses sedang berlangsung tidak bisa diartikan dia dihukum atau divonis. Jadi nanti setelah berkekuatan hukum tetap baru, itu Anda boleh bilang dia (sudah) korupsi,” ungkap Hendardi.

Terkait latar belakang Luhut, Hendardi menegaskan, pihaknya memilih pengacara tersebut berdasarkan keilmuan yang dimiliki, bukan persoalan yang bersangkutan tangani. “Kami pandang keilmuannya. Pak Luhut kan sebagai ahli hukum, akademisi, dan praktisi hukum. Dia cukup lengkap sebagai akademisi dan praktisi. Itu pertimbangan kami,” tegas Hendardi. (jp)

The post Laode M Syarif Sesalkan Luhut Jadi Panelis Capim KPK appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...