Connect with us

Nasional

Jaksa Johanes Tanak Blak-blakan di Uji Publik, Ini yang Diungkap

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Komisi Kejaksaan RI sebaiknya segera menindaklanjuti informasi dari Jaksa Johanes Tanak, saat dilakukan uji publik menuju tahap akhir seleksi Capim KPK 2019-2024 menuju 10 besar.

Jaksa Johanes Tanak menyebutkan adanya dugaan intervensi Jaksa Agung H.M Prasetyo terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Nasdem berinisial BP.

“Sebagai Komisi Negara, maka Komisi Kejaksaan harus berani memanggil H.M Prasetyo untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mengintervensi pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum demi menyelamatkan kader partai politik,” kata mantan Komisioner KPKPN, Petrus Selestinus di Jakarta, Jumat (30/8).

Menurut Petrus, penjelasan jaksa Johanes Tanak di hadapan Pansel dan Panelis Uji Publik bahwa ketika dirinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sedang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat eks Gubenunur Sulteng H. Bandjela Paliudju (BP), pernah diintervensi oleh Jaksa Agung H.M Prasetyo atas alasan kader Partai Nasdem.

“Informasi ini harus direspons oleh Komisi Kejaksaan secara cerdas yaitu segera panggil Jaksa Agung H.M Prasetyo untuk diklarifikasi dan hasilnya segera dikirim ke Presiden untuk dievaluasi dalam penunjukan Jaksa Agung baru nanti,” kata Advokat senior Peradi ini.

Advertisement

Menurutnya, berhubung informasi mengenai intervensi Jaksa Agung Prasetyo terhadap jaksa Johanes Tanak selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang tengah menyidik kasus korupsi eks Gubernur Sulawesi Tengah H. Bandjela Pailudju, semata-mata hanya karena H. Bandjela Paliudju adalah sebagai kader Partai Nasdem, informasi mana diungkapkan dalam forum uji publik Pansel Capim KPK, maka informasi tentang intervensi Jaksa Agung H.M Prasetyo dimaksud, harus ditempatkan sebagai informasi yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi dan sangat berguna bagi pemberantasan KKN dalam 5 (lima) tahun pemerintahan Jokowi.

Geliat Digitalisasi Bisnis di Bidang Pertanian

3 Selebriti Kaya Raya Ini Pernah Berjuang Melawan Gangguan Jiwa

Layanan Komunikasi di Kota Jayapura Lumpuh, Hanya Bisa SMS

Mengantuk Setelah Berhubungan Intim, Ternyata Ini Penyebabnya

Kerusuhan di Wilayah Deiyai, KSAD : Sedang Ditangani

Advertisement

Selain itu, informasi dari jaksa Johanes Tanak tentang intervensi Jaksa Agung H.M Prasetyo yang bertujuan melindungi kader Partai Nasdem, akan menjadi informasi yang sangat berharga dan berguna bagi Presiden Jokowi dalam merespons kehendak publik yang menginginkan Jaksa Agung ke depan dari non-Parpol, akan tetapi informasi dari Jaksa Johanes Tanak juga sangat berguna sebagai bahan referensi Jaksa Agung yang baru untuk menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji yaitu mengintervensi pekerjaan anak buah dalam konteks kolusi dan nepotisme.

“Ini adalah momentum yang tepat bagi Presiden Jokowi di tengah polemik dan resistensi publik yang menolak Jaksa Agung dari kader Partai Politik dan dari Jaksa karier,” kata Petrus Selestinus.

Menurut Petrus, keberanian Jaksa Johanes Tanak patut diapresiasi, karena telah menyumbangkan informasi yang sangat berharga bagi publik, bagi Presiden Jokowi, bagi Partai Politik dan terlebih-lebih bagi Pansel Capim KPK.

“Karena kebutuhan kepemimpinan KPK ke depan diharapkan dipimpin juga oleh seorang dari unsur Kejaksaan yang berani dan mampu menjaga independensi KPK agar bebas dari pengaruh siapapun juga,” katanya. (jpnn)

The post Jaksa Johanes Tanak Blak-blakan di Uji Publik, Ini yang Diungkap appeared first on FAJAR.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...