Connect with us

Nasional

Terdakwa Korupsi Lampu Jalan Polman Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Published

on

Kabarpolitik.com, MAMUJU — Terdakwa kasus tindak pidana korupsi lampu jalan tenaga surya di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, Sulbar, Kamis, 10 Oktober 2019.
Dua orang terdakwa kasus tersebut dituntut tujuh tahun kurungan penjara. Masing-masing Direktur CV Binanga, Haeruddin, dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Polman, Andi Baharuddin Patajangi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Polman, Yanuar Fihawian, mengatakan, selain tuntutan kurungan penjara, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda dan mengganti kerugian negara.

Terdakwa Andi Baharuddin Patajangi, kata Yanuar, dituntut membayar denda sebesar Rp150 juta. Apabila denda tak dapat dibayar maka diganti pidana selama 6 bulan kurungan penjara.

Sedangkan, bagi Haeruddin, dituntut mengganti kerugian negara sebesar Rp 8,1 miliar lebih. Jika Haeruddin tak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.

“Jika harta benda tidak cukup mengganti kerugian tersebut maka diganti dengan kurungan pidana selama tiga tahun,” kata Yanuar dalam persidangan pembacaan tuntutan, Kamis, 10 Oktober 2019.

Advertisement

Haeruddin, tambah Yanuar, harus membayar denda sebesar Rp200 juta. Jika tak dapat dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan.

Yanuar menyebut, tuntutan itu sudah berdasarkan pertimbangan. Andi Baharuddin Patajangi dinilai tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan tidak mengakui perbuatannya.

“Hal-hal yang meringankan Andi Baharuddin Patajangi ialah telah berbuat sopan selama persidangan dan terdakwa tak pernah menjalani hukuman sebelumnya,” beber Yanuar.

Sementara, Haeruddin dianggap juga tak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Serta telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp8,1 miliar lebih.

Sedangkan, hal-hal yang meringankan Haeruddin ialah terdakwa berbuat sopan selama persidangan dan tak pernah menjalani hukuman sebelumnya. (rul)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...