Connect with us

Nasional

Bank Jatim Gaet SMF Beri Fasilitas Kredit Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Published

on

Kabarpolitik.com, SURABAYA – Bank Jatim mulai menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema baru 75 persen : 25 persen. Masuknya Bank Jatim diharapkan memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur (Jatim) mengakses kredit pembiayaan perumahan bersubsidi.

Skema baru yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri PUPR No.463/2018 dan mulai diberlakukan 20 Agustus 2018 ini, memberi kemudahan bagi perbankan dalam menyalurkan program FLPP bagi MBR. Yaitu, dengan komposisi 75 persen dari nilai kredit akan dibiayai oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kemen PUPR, sementara sisanya yang 25 persen ditanggung oleh pihak perbankan.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Heliantopo mengatakan, pihak perbankan tidak perlu khawatir dengan ketersediaan likuiditas mereka, karena SMF telah menyediakan dana khusus yang bisa digunakan oleh mereka jika ingin menyalurkan program FLPP bagi MBR ini.

“Ini meringankan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank Jatim. Mereka bisa dikatakan tidak mengeluarkan likuiditas untuk melaksanakan program KPR FLPP ini, karena yang 75 persen ditanggung oleh BLU PPDPP Kemen PUPR, sedangkan yang 25 persen kami yang akan menanggung. Bank otomatis tidak mengeluarkan modal sendiri. Mereka hanya tinggal memasarkan saja,” kata Heliantopo dalam keterangan resmi, Kamis (4/10).

Sebelumnya menurut Heliantopo, SMF telah melakukan penandatanganan kerjasama bipartit antara SMF-Bank Jatim dan SMF-Bank Jatim Syariah (UUS), dalam rangka Penyaluran Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk porsi pendanaan bank sebesar 25 persen, dalam program KPR-FLPP.

Advertisement

PT SMF (Persero) menyediakan dana hingga Rp 2 triliun untuk keperluan program ini di seluruh Indonesia. Kerjasama dengan Bank Jatim ini menurut Heliantopo merupakan kerjasama pertama yang dilakukan di Jawa Timur, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri PUPR No.463/2018.

Tahun ini SMF menargetkan penyaluran dana hingga Rp 10 triliun kepada perbankan di seluruh Indonesia. Dari target tersebut, hingga semester I tahun ini sudah terserap sekitar 50 persen. Sementara di tahun 2017 lalu, penyerapan dana SMF baru mampu mencapai realisasi Rp 7,39 triliun.

Langkah Bank Jatim sebagai BPD yang menyalurkan KPR FLPP menjadi angin segar bagi MBR. Kepastian penyaluran kredit KPR FLPP Bank Jatim ini terjadi setelah mereka meneken nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF hari Jumat (28/9) kemarin, disela Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyaluran KPR Bersubsidi oleh BPD, di Hotel Majapahit Surabaya.

Direktur Bank Jatim Soeroso menuturkan, para MBR harus bisa dibantu untuk mengakses pembiayaan KPR FLPP. Kebutuhan rumah merupakan hak setiap warga. Makanya, akses yang diberikan harus bisa memudahkan mereka.

“Potensi KPR di Jatim sangat bagus. Banyak peluang yang bisa dijalankan untuk ketersediaan KPR bagi masyarakat. Targetnya adalah penyaluran KPR-FLPP untuk menunjang Program Sejuta Rumah,” ujar Soeroso.

Advertisement

Bank Jatim sendiri memasang target mampu menyalurkan hingga 1.200 rumah sampai akhir 2018 ini. Dan hingga bulan September 2018, pihaknya sudah merealisasikan sebanyak 800 unit rumah. Jumlah itu diharapkan bisa bertambah di tahun depan. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, pihaknya optimis dengan laju KPR yang akan dilakukan Bank Jatim.

“Ini sesuatu yang sangat bagus. Kami memulai dengan melakukan kolaborasi yang baik bersama SMF untuk pembiayaan KPR ini. Peluang di Jatim memang cukup lebar, jadi sangat potensial. Keberadaan SMF sangat membantu,” jelas Soeroso.

Menurut Soeroso, SMF memberikan dana talangan kepada Bank Jatim untuk disalurkan sebagai program KPR bersubsidi. Bagi Bank Jatim, kerjasama ini sangat positif. Penyaluran KPR Bank Jatim sendiri ada di berbagai titik potensial di Jatim. Diantaranya di Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Kediri, Bangkalan serta kota-kota di sekitar Surabaya.(uji/JPC)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...