RUU PKS Resmi Ditarik, Gender and Social Inclusion Specialist USAID BERSAMA Minta Payung Hukum yang Jelas

Kabarpolitik.com,MAKASSAR–Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menarik 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 pada rapat kerja, Kamis (2/7/2020) lalu. Salah satunya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).rn

Ditariknya RUU PKS dari prolegnas tahun ini membuat banyak pihak meradang. Pasalnya, RUU tersebut telah lama diperjuangkan dan didesak untuk diselesaikan.rn

Gender and Social Inclusion Specialist USAID BERSAMA, Alfiyah Ashmad mengatakan, tidak adanya payung hukum yang jelas dari DPR RI, dapat menambah kasus kekerasan seksual di Indonesia.rn

“Kalau tidak ada payung hukum dari DPR, pihak kepolisian juga enggan memproses, keluarga dan korban pun takut melapor karena selain menyangkut kriminal ini juga bicara soal harga diri,” ucapnya kepada fajar.co.idrn

Seharusnya, kata dia, pengesahan RUU PKS akan memberikan harapan baru bagi para korban dan penyintas untuk berani bersuara dan melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang alami korban.rn

“Kalau ada payung hukum yang kuat, korban bisa melapor dengan leluasa karena dilindungi, kepolisian juga enak memprosesnya, masyarakat pun ikut mendukung jika ada payung hukum yang jelas, apalagi yang mau melakukan kekerasan seksuali ini, pasti dia pikir pikir dulu untuk melakukannya karena dia fikir, ini betul betul akan diproses,” tegasnya.rn

Alfiyah Ashmad menuturkan, keputusan DPR RI mencabut RUU PKS, dinilai kurang cerdas dan sebagai penyambung lidah masyarakat, DPR lebih mementingkan isu di luar hal hal yang substansial.rn(Fajar)rn