Connect with us

Nasional

Hasil Survei: Publik Ingin PSBB Dihentikan

Published

on

Kabarpolitik.com,JAKARTA — Publik menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah saatnya dihentikan. Pasalnya, PSBB di mata publik justru menjadi penghambat perekonomian.

Hal itu terungkap dari survei bertitel Perubahan Opini Publik Terhadap COVID-19: dari Dimensi Kesehatan ke Ekonomi? yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia terhadap terhadap 1.200 responden pada 13-16 Juli 2020.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada 60,6 persen responden yang menilai PSBB sudah cukup dan dihentikan agar ekonomi bisa berjalan. Adapun 34,7 persen responden lainnya menilai kebijakan PSBB sebaiknya dilanjutkan untuk mengatasi penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).

“Kemudian 4,7 persen tidak menjawab pertanyaan terkait PSBB, sedangkan 60,6 persen itu masyarakat meminta PSBB sudah cukup,” kata Buhanuddin dalam paparan hasil surveinya secara virtual, Selasa (21/7).
Angka responden yang menginginkan PSBB dihentikan itu meningkat tajam jika dibandingkan survei Indikator pada Mei 2020. Kala itu, hanya 43,1 persen responden yang menilai kebijakan PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi bisa berjalan.

Advertisement

Sementara 50,6 persen responden lainnya menilai kebijakan PSBB sebaiknya dilanjutkan agar penyebaran COVID-19) bisa diatasi. Kemudian 6,3 persen tidak menjawab pertanyaan terkait PSBB.

Namun, survei terkini Indikator Politik Indonesia menunjukkan situasi jauh berbeda. Sebab, ada perubahan luar biasa soal pandangan publik atas PSBB.

“Sekarang peta berubah sekali. Kalau cek di sini ada perubahan luar biasa, yang sebelumnya dua bulan lalu itu meminta PSBB dilanjutkan, mayoritas sekarang justru menjadi minoritas,” beber dia.

Di sisi lain, publik menilai perekonomian Indonesia secara nasional tidak baik-baik saja pada 2020 atau selama pandemi COVID-19.

Survei Indikator memperlihatkan 57 persen responden menganggap kondisi ekonomi nasional dalam keadaan buruk. Kemudian 12,2 persen responden menilai keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk selama pandemi.
“Jadi, total ada kurang lebih sekitar hampir 70 persen masyarakat yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk,” kata Burhanuddin.

Advertisement

Hanya 9,7 persen responden yang menilai perekonomian nasional Indonesia dalam keadaan baik. Selanjutnya ada 19,6 responden yang menilai ekonomi Indonesia dalam konsisi sedang, sementara 1,4 persen tidak menjawab.

Sebagai informasi, Indikator melakukan survei pada 13-16 Juli 2020 terhadap 1.200 responden melalui sambungan telepon. Indikator menggunakan metode simple random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tinggkat kepercayaan 95 persen.(mg10/jpnn)

rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...