Connect with us

Nasional

Pemerintah Jalin Kerja Sama Siapkan Rp 34,5 T untuk Infrastruktur

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Pemerintah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara dan lembaga untuk mengembangkan pendanaan infrastruktur. Konsep pendanaan ini berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Kemarin (5/10) pemerintah menandatangani kesepakatan dengan sejumlah mitra dengan dukungan mencapai USD 2,3 miliar. Jumlah tersebut setara dengan Rp 34,5 triliun.

Dana yang dikelola lewat platform bernama SDG Indonesia One itu masih bisa bertambah. Pendanaan terintegrasi tersebut berasal dari berbagai sumber. Mulai swasta, filantropi, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, hingga investor. Pemerintah telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengelola dana tersebut. Pendanaan itu disosialisasikan pada acara pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank di Bali pekan depan.

SDG Indonesia One berisi informasi tentang pengembangan proyek, fasilitas mitigasi risiko, pembiayaan, dan investasi. SDG Indonesia One diharapkan dapat menarik sumber dana dengan lebih mudah. Dengan begitu, pemerintah bisa mengurangi beban fiskal untuk membangun proyek-proyek infrastruktur.

Selain menggalang dana, dalam waktu dekat platform SDG Indonesia One dimanfaatkan untuk menangani masalah di daerah bencana. Misalnya, Palu, Sigi, Donggala, dan Lombok. Rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana termasuk dalam upaya pembangunan berkelanjutan. ”Pemerintah terus berusaha mencari cara dalam mengurangi kesenjangan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang berorientasi terhadap SDGs,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Li Ka Shing, pendiri CK Hutchison Holdings dan Li Ka Shing Foundation, kemarin juga mendonasikan Rp 75 miliar melalui SDG Indonesia One. Donasi itu akan diberikan kepada para korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Advertisement

Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- menjelaskan, mitra pemerintah yang berasal dari badan usaha kadang masih mengalami kendala dalam menerapkan SDGs. Karena itu, pemerintah terus memfasilitasi investasi yang bisa diikuti pihak swasta.

SDG Indonesia One bakal memberikan informasi tentang skema blended finance, yakni gabungan investasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun proyek-proyek infrastruktur. ”Platform ini akan menjadi platform kerja sama mengenai pendanaan tersebut,” tuturnya.

Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini menyatakan, SDGs di Indonesia diterapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di antaranya, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. ”Hal ini bakal menghasilkan eksekusi penyediaan infrastruktur yang makin baik sehingga dapat mendorong pembangunan yang inklusif,” ujarnya.

(rin/c14/oki/jpc)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...