Connect with us

Nasional

Jennifer Dunn Bebas dari Penjara, Setelah Tiga Kali Terjerat Narkoba

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Artis kontroversial Jennifer Dunn dikabarkan telah menghirup udara bebas pada Rabu (5/9) kemarin. Bahkan, menurut pengakuan pedagang kaki lima dan penjaja di sekitar Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, istri siri Faisal Haris itu bahkan dikabarkan telah bebas sekitar pukul 08.00 pagi.

Pihak rutan enggan mengkonfirmasi hal tersebut dengan alasan wawancara harus disertai surat izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sementara, humas pengadilan tinggi melemparkan kabar bebasnya Jennifer Dunn pada Karutan Pondok Bambu.

“Wah tanya di lapas atau kejaksaan. Bukan kewenangan Pengadilan Tinggi,” ungkap Humas Pengadilan Tinggi Jakarta, Johanes Sumadi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (5/10).

Dikonfirmasi ke Kepala Bagian Humas Ditjenpas, Ade Kusmanto, dia membenarkan kabar tersebut. Tepatnya, 2 Oktober lalu, Jennifer Dunn resmi keluar dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

“Betul Jennifer Dunn bebas, dari 2 Oktober 2018,” kata Kabag Humas Ditjen Pas, Ade Kusmanto melalui pesan singkat, Sabtu (6/10).

Advertisement

Terhitung sejak penahanannya pada awal Januari lalu, Jenifer Dunn telah menjalani pidana penjara 9 bulan. Hal itu karena setelah pidana 4 tahun penjara dipangkas menjadi 10 bulan, Jenifer Dunn masih mendapat remisi satu bulan pada 17 Agustus.

“Dapat remisi 17 Agustus kemarin,” tutup Ade Kusmanto.

Diketahui, Jennifer Dunn ditangkap Polda Metro Jaya atas kasus penyalahgunaan narkotika pada 31 Desember 2017 lalu. Kemudian, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memvonis artis yang tiga kali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba ini dengan pidana 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah pada April 2018.

Jaksa dan Kuasa hukum Jenifer Dunn lantas mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. Kemudian, Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyunat hukuman Jennifer Dunn dari 4 tahun menjadi 10 bulan penjara pada 23 Agustus lalu.

(yln/JPC)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...