Connect with us

Nasional

Pemulihan di Sulteng Butuh 2 Tahun, Pemerintah Bangun Hunian Sementara

Published

on

Kabarpolitik.com, PALU – Butuh dua tahun untuk memulihkan kerusakan pascagempa yang disertai tsunami. Tak terkecuali di sejumlah wilayah seperti Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

Pemulihan dilakukan secara bertahap yakni masa tanggap darurat dilanjutkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau progres penanganan tanggap darurat di Kota Palu, Jumat 5 Oktober 2018.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut dalam rombongan Wapres Jusuf Kalla mengatakan pemulihan tersebut termasuk fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah dan masjid.

Untuk ribuan rumah yang hancur akibat likuifaksi yang terjadi di Balaroa dan Petobo akan dilakukan relokasi. Saat ini sudah ada beberapa lokasi tanah milik Pemerintah yang bisa menjadi tempat relokasi penduduk.

Advertisement

Namun Menteri Basuki lokasi tersebut masih akan didiskusikan dengan BMKG, Badan Geologi dan para pakar lainnya mengenai sisi keamanan dari kemungkinan terjadinya gempa di masa depan.

“Relokasi perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karenanya Pemerintah akan membangun hunian sementara (Huntara) yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan. Makin cepat Huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda,” kata Menteri Basuki seperti dilansir RMOL (JawaPos Grup), Minggu (7/10).

Hal ini berbeda dengan penanganan gempa di NTB yang tidak ada relokasi sehingga tidak dibangun hunian sementara. Titik-titik lokasi yang akan dibangun Huntara akan disepakati bersama dengan Pemerintah Kota Palu.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan dalam masa tanggap darurat, Kementerian PUPR fokus terhadap empat tugas. Yakni membantu evakuasi korban bencana, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan, dan penyelesaian masalah konektivitas.

“Untuk konektivitas saat ini jalan jalan sudah mulai terbuka dari mulai lintas barat, lintas tengah, lintas timur, dan perbaikan dua jembatan di jalan nasional, dengan terbukanya konektivitas, bantuan logistik sudah mulai lancar,” kata Danis beberapa waktu lalu.

Advertisement

Danis menambahkan, dalam menyediakan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi, Kementerian PUPR juga telah menyediakan 22 Hidran Umum (HU) berkapasitas masing-masing 2.000 liter. Tersebar di 18 titik.

Lokasi-lokasi HU diantaranya di Lapangan Watulempo, Halaman Balaikota, Bundaran Biromaru, Bundaran STQ, Makorem, Mesjid Raya, Mako Sabara Paboya, Lapangan Anoa, Lapangan Perdos, Lapangan Dayodara, GOR Srikandi, Kampung Siswa (Kel. Baiya), Kel. Patoloan Boya, BTN Lasonni, Mako Set Brimob Mamboro, Lapangan Bonja Vera di Kabupaten Donggala (2 unit), Lapangan Kawatuna (2 unit), dan Gedung RRI Palu (2 unit).

Untuk menyediakan air bersih, selain hidran umum dan mobil tangki air, Kementerian PUPR mengirimkan mobil IPA (Instalasi Pengolahan Air) yakni 2 unit dari Surabaya dan 1 unit Bekasi. Ketiga mobil telah tiba di Palu dan digunakan memenuhi kebutuhan air bersih pengungsi.

Ihwal pembersihan Kota Palu dan Donggala dan pemulihan akses jalan, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat. Total alat berat yang sudah beroperasi terdiri 26 excavator, 12 dump truck, 6 wheel loader, 6 buldozer, 1 unit rock breaker dan 1 unit backhoe loader. Jumlah alat berat akan ditambah yang dikirim dari kota-kota di Pulau Sulawesi.

Alat berat untuk evakuasi korban dan pembersihan puing-puing di Hotel Roa-roa dioperasikan 1 unit rock breaker. Di permukiman Balaroa dioperasikan 5 ekcavator, 1 buldozer, 1 dump truk dan 1 wheel loader dan Perumahan Petobo sebanyak 7 ekcavator, 1 dump truck dan 1 back hoe loader.

Advertisement

Dalam pemulihan akses jalan di Kebon Kopi sebanyak 7 ekcavator, 5 buldozer, 5 dump truck dan 1 wheel loader. Di ruas Loli – Taman Ria Tipodan Bulili dioperasikan 1 ekcavator dan 1 wheel loader. Untuk ruas jalan Juanda – Diponegoro di Kota Palu dioperasikan 5 ekcavator, 5 dump truck dan 3 wheel loader dan 1 ekcavator di Sigi dan Langaleso.

(mam/jpg/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...