Connect with us

Nasional

Wow! Dua Tahun Kabur, Eddy Sindoro Diduga Pelesir Keliling Dunia

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Lika-liku ihwal kaburnya tersangka Eddy Sindoro ke luar negeri satu persatu mulai terungkap. Dalam masa pelarianya selama dua tahun lamanya di luar negeri, rupanya sebelum menyerahkan diri, tersangka Eddy Sindoro tak hanya menetap di satu negara. Eddy diduga sudah keliling dunia selama menjadi buronan KPK.

“Sejak 2016 sudah keliling dunia. Singapura, Tiongkok, Amerika Perancis, Jerman dan berbagai negara lain,” terang sumber JawaPos.com, menceritakan ihwal negara pelarian Eddy Sindoro selama kabur ke luar negeri, di Jakarta, Jumat (12/10).

Terakhir, sebelum dirinya menyerahkan diri, Eddy kata sumber tersebut, terdeteksi di Singapura. “Setelah dideportasi dari Malaysia dia dilarikan ke Singapura,” imbuh sumber tersebut.

Dikonfirmasi perihal kaburnya Eddy Sindoro ke luar negeri, advokad Lucas yang kini menjadi tersangka karena diduga membantu kaburnya Eddy ke luar negeri, membantah semua tuduhan KPK. Dia mengaku tak tahu apa-apa perihal kaburnya tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Panitera PN Jakpus, Eddy Nasution tersebut ke luar negeri.

“Saya terus terang jujur, proses penyidikan dan pemeriksaan dari KPK saya tidak tahu,” kata Lucas sebelum dimasukkan ke mobil tahanan.

Advertisement

Karena merasa tak tahu menahu, dia pun membantah semua tudingan yang disematkan lembaga antirasuah padanya.

“Menurut saya apa yang dituduhkan bahwa saya menghalangi penyidikan dalam arti seolah-olah diduga membantu Eddi Sindoro bisa lolos dari Malaysia, keluar Indonesia saya juga tidak tahu dan sampai saat ini saya juga tidak dipertunjukkan juga bukti apa bahwa saya ada hal seperti itu,” kilahnya.

Dalam kasus ini, sebelumnya, KPK resmi mengumumkan penetapan tersangka Eddy Sindoro pada 23 Desember 2016 lalu. Eddy diduga memberikan suap kepada Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution sebesar USD 50ribu.

Suap diberikan agar Edy Nasution membantu pengurusan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) perkara PT Across Asia Limited melawan PT First Media di PN Jakpus. Padahal, pengajuan itu telah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang.

(ipp/JPC)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...