Connect with us

Nasional

1,7 Juta Pelamar CPNS 2018 Lulus Seleksi Administrasi, Masih Nambah

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Setelah pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 ditutup semalam, tercatat sebanyak 3.627.981 akun pelamar yang melakukan pendaftaran. Proses verifikasi atau seleksi administrasi pun sudah dan tengah berlangsung saat ini.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyebutkan, ada sekitar 2 juta akun yang sudah selesai diverifikasi. Sebanyak 1,7 juta pelamar telah memenuhi syarat, sementara sisanya sekitar 21 persen dinyatakan tidak lolos verifikasi.

“Dari yang sudah diverifikasi, yang memenuhi syarat 1.751.661 sampai detik ini, yang belum memenuhi syarat 355.733 orang. Antara 20-21 persen itu jumlah teman-teman tidak lolos sampai saat ini,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di kantor BKN, Jakarta Timur, Selasa (16/10).

Menurutnya, berdasarkan data tersebut, 1,7 juta pelamar itu dipastikan dapat maju ke tahapan berikutnya, yakni seleksi kompetensi dasar (SKD). Namun, jumlah peserta yang lolos masih akan terus bertambah lantaran masih ada sekitar 1,2 juta akun yang belum diverifikasi.

“Kan ada seleksi administrasi, ya kalau lolos (verifikasi) berarti (lanjut) seleksi SKD. Tapi ini (jumlahnya) terus bergerak ya,” tegas dia.

Advertisement

Pengumuman lolos seleksi administrasi sendiri bisa dilihat oleh para pelamar mulai 21 Oktober mendatang. Mereka bisa memeriksa melalui portal sistem seleksi CPNS nasional (SSCN) ataupun website masing-masing instansi yang dipilih.

“Iya nanti maksimal tanggal 21, di SSCN kalau teman-teman pendaftar log in itu akan melihat hasilnya apakah diterima atau tidak. Di samping itu, kita juga mewajibkan K/L/D untuk mengumumkan di web mereka masing-masing,” terang Ridwan.

Saat ini, pihaknya mengupayakan agar portal sscn.bkn.go.id memiliki satu kolom untuk menyebutkan alasan lolos atau tidaknya si pelamar.

“Di SSCN yang sekarang kami punya satu kolom lagi yang menyebutkan alasan diterimanya apa, atau alasan tidak diterimanya apa. Tetapi itu tidak mandatori diisi,” pungkasnya.

(yes/JPC)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...