Connect with us

Nasional

Resmikan Job Fair BLK Makassar, Menaker Siap Tekan Angka Pengangguran Dengan Tiga Kebijakan

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR – Kementrian Tenaga Kerja RI bersama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengadakan job fair yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan Makam Pahlawan Panakkukang Makassar, Rabu (17/10/18).

Kegiatan job fair itu dirangkaikan dengan penyerahan 1.600 sertifikat kompetensi kepada lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) kota Makassar.

Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran dengan kebijakan triple skilling. Dimana oritlentasi dasarnya memberikan perlindungan kepada warga negara yang berbentuk kapasitas melindungi diri.

“Dan itu wujudnya adalah skill atau kompetensi yang bisa berubah atau menyesuaikan kebutuhan di pasar kerja,”kata Hanif.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa triple skilling terdiri dari tiga macam, yakni skilling bagi mereka yang belum punya keterampilan diberikan skill atau di BLK disebut latihan kompetensi dasar. Sementara bagi yang telah memiliki skill diberi ruang untuk mengupgrade skillnya.

Advertisement

“Lalu bagi yang sudah memiliki keterampilan namun keterampilannya sudah tidak relevan karena dunianya berubah, kita kasih kesempatan untuk resklling atau memperbaharui skillnya,”terangnya.

Sementara Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan event job fair kali ini sangat penting sekali. Orientasi BLK sudah bagus yang mengarah kepada pasar kerja. Menurutnya, setiap sekolah advokasi seharusnya bekerjasama dengan BLK, agar mereka bisa mendapatkan pengalaman praktik yang baik.

“Banyak kan SMP itu tidak memiliki peralatan, sementara di BLK punya peralatan. Saya ingin kita tidak boleh lagi hanya membuka kesempatan pelatihan, selesai dapat sertifikat langsung pulang, kan bisa nganggur,”ungkapnya.

Ia berharap kepada pemerintah provinsi dan daerah untuk lebih mempermudah dan mensupport pengemabangan usaha. Sebagai langkahnya dengan mempermudah izin usaha.

“Bagaiamana usaha ini bisa disupport supaya lebih berkembang, kalau kita terus menuntut hak saja, sewaktu-waktu ini akan buang waktu saja,”jelasnya. (sul/fajar)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...