Connect with us

Nasional

Event REI – Fajar Bazaar Properti 2018 Gandeng PT KIMA, Ini Targetnya

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Sulsel bekerjasama dengan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) menyelenggarakan REI – Fajar Bazaar Properti, yang akan berlangsung pada 8 hingga 10 November 2018.

Bazaar properti ini akan berlangsung di pelataran parkir PT Kawasan Industri Makassar (KIMA). Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan program sejuta rumah (PSR) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Corporate Sekretaris PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), Imran Yamin sangat mendukung kegiatan tersebut. Dimana karyawan yang bekerja di KIMA ini bisa mendapatkan rumah dengan persyaratan yang mudah. Apalagi ditambah dengan kebijakan pemerintah perumahan subsidi.

“Olehnya itu kami sebagai pengelolah kawasan ini menjembatani para karyawan ini untuk memperoleh rumah, tentunya bekerjasama dengan REI,”kata Imran disela Acara Launching REI – Fajar Bazaar Properti 2018 di Kantor DPD REI, Jalan Timah Raya Makassar, Rabu (17/10/18).

Ia mengatakan, kegiatan ini akan sangat berpengaruh terhadap karyawan. Dikarenakan sebagian besar karyawan belum memiliki hunian yang layak dengan jangka kerja yang begitu panjang.

Advertisement

“Banyak karyawan yang belum memiliki hunian, inilah fungsi kami sebagai pengelolah karena kami juga badan usaha milik negara yang bisa memberikan mereka informasi. Minimal mereka tahu bahwa ada fasilitas seperti ini,”lanjutnya.

Untuk para karyawan, kata Imran, pihaknya tidak meminta banyak dari sisi bisnis. Cukup dengan memberikan fasilitas kepada para karyawan untuk kehidupan mereka.”Intinya kami bukan hanya mencari keuntungan, tetapi bagaimana para karyawan bisa diperhatikan hidupnya terutama mendapatkan hunian yang layak,”terangnya.

Sementara Wakil Ketua DPD REI Bidang Promosi dan Pameran, Mustajab Mudji mengatakan bahwa pameran ini berbeda dari pameran sebelumnya. Kali ini diadakan di ruangan terbuka. Pihaknya sendiri mempersiapkan 30 booth untuk perusahaan pengembang dan perbankan.

“Kita targetkan 5 persen saja dari jumlah karyawan sebanyak 26.000 dengan penjualan 1000 unit. Jadi kita target Rp100 miliar untuk rumah subsidi,”bebernya.

Sejauh ini sudah ada 14 pengembangan yang ikut mendaftarkan diri dalam pameran tersebut. Sementara untuk memperoleh KPR bersubsidi, konsumen harus memiliki KTP, tidak memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi dari pemerintah, punya NPWP dan SPT, serta berpenghasilan maksimal Rp4 juta rupiah.(sul)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...