Kongres AS Tekan Penyelidikan Hilangnya Khashoggi

Kabarpolitik.com – Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat telah menyatakan kemarahan atas apa yang terjadi pada kasus hilangnya jurnalis Saudi. Dilansir dari Middle East Eye pada Rabu, (17/10), selama ini, Amerika Serikat memang menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Arab Saudi. Namun, sejak hilangnya Jamal Khashoggi, yang terakhir terlihat memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, media AS, pebisnis dan politisi telah mengecam Riyadh dan mempertanyakan aliansi AS dengan Washington dengan keluarga Kerajaan Saudi.

Berbagai anggota Kongres AS telah mengatakan kekecewaannya. “Kami membutuhkan jawaban, kami harus mendapatkan jawaban itu,” kata anggota Kongres Demokrat Debbie Dingell kepada Middle East Eye, Rabu.

Pekan lalu, Dingell termasuk di antara 27 anggota Kongres yang mengirim surat kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Washington, Khalid bin Salman, meminta penyelidikan independen terhadap keberadaan Khashoggi.

Gedung Putih dinilai kurang waspada di tengah rentetan pertanyaan tentang hilangnya Khashoggi. Bahkan, Presiden AS Donald Trump telah menyerukan agar orang-orang Saudi memberi manfaat atas keraguan itu, menekankan bisnis Washington dan kepentingan geopolitik untuk tetap dekat dengan Riyadh. Namun Dingell mengatakan, hak asasi manusia tidak boleh diabaikan untuk mengejar kepentingan lain.

“Untuk duduk dan menonton wartawan dibunuh, itu bukan hal yang baik-baik saja,” katanya, sambil mencatat bahwa rincian kasus tidak sepenuhnya diketahui.

Para pejabat Turki mengatakan, Khashoggi tewas di dalam konsulat, dan menuduh 15 pria Saudi terlibat dalam kematiannya. Para pejabat Saudi membantah terlibat dalam penghilangan Khashoggi dan mengatakan bahwa Khashoggi meninggalkan konsulat segera setelah tiba.

Namun, mereka belum menunjukkan bukti untuk menguatkan klaim mereka dan mengatakan bahwa kamera video di konsulat tidak merekam pada saat itu.

Pada hari Selasa, anggota Kongres dari Partai Demokrat Jim McGovern memperkenalkan RUU yang disponsori oleh delapan anggota parlemen lainnya, termasuk Dingell dan dua Partai Republik yang menyerukan AS untuk melarang penjualan senjata ke Arab Saudi. Pada hari Rabu, Senator AS Dianne Feinstein menjelaskannya dengan lebih jelas, “Jika Gedung Putih terus menolak untuk bertindak, Kongres yang akan bertindak,” tegasnya.

Christopher Hill, mantan diplomat AS yang menjabat sebagai kepala delegasi AS untuk negosiasi multilateral dengan Korea Utara pada 2005 dan sebagai duta besar untuk Irak pada 2010, mengatakan, sementara para senator berbicara “sangat kuat” melawan Riyadh, administrasi Trump kemungkinan besar akan tetap menentang sanksi terhadap Arab Saudi.

Seorang dosen senior dalam studi Timur Dekat di Wayne State University di Detroit, Saeed Khan mengatakan garis keras Kongres terhadap Saudi, ditambah dengan ketidakpedulian Trump, memungkinkan timbulnya dinamika baru di Washington.

“Saudi sangat menyadari bahwa saluran pipa mereka ke Washington tidak melalui Capital Hill; tidak hanya melalui Gedung Putih, tetapi langsung ke Oval Office (kongres),” katanya.

Staff Arab Center Washington DC, Marcus Montgomery juga mengatakan, anggota parlemen tidak mungkin mengalahkan Trump atas sanksi pada Saudi. Gedung Putih dapat menjatuhkan sanksi langsung melalui Departemen Keuangan, tetapi itu adalah skenario yang tidak mungkin.

Sementara itu, anggota terkemuka di Komite Luar Negeri Senat telah membuat Undang-Undang Magnitsky, undang-undang hak asasi manusia AS yang memaksa presiden untuk memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran. Undang-undang memberi Trump 120 hari untuk menerbitkan laporan tentang temuan dan menerapkan tindakan yang tepat. Tetapi tidak ada yang memaksa Trump untuk menjatuhkan sanksi, kata Montgomery.

(ina/JPC)

rn
source