Connect with us

Nasional

Perceraian Didominasi Gugat Cerai dari Pihak Perempuan

Published

on

Kabarpolitik.com, TARAKAN – Perceraian biasanya ditempuh pasangan menikah yang merasa sudah tidak sepaham lagi. Penyebabnya pun beragam, bahkan berawal dari konflik kecil.

Mediasi sering kali tak menjadi titik temu bagi kebanyakan pasangan menikah yang melayangkan permohonan cerai. Alasannya kondisi hubungan mereka sudah berada dalam zona yang parah. Akibatnya kebanyakan mediasi tidak berhasil.

Hingga September tahun ini, tercatat sudah ada 458 kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Tarakan. Baik yang mengajukan gugatan maupun talak.

Keinginan untuk bercerai tentu harus disertai alasan, kebanyakan perceraian juga didominasi karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Ada juga karena perselisihan, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, dan gangguan dari pihak ketiga.

“Yang mendominasi pernikahan itu lebih banyak karena perselisihan antara pasangan. Selain itu juga pasangannya yang dihukum karena menggunakan obat-obatan terlarang dan melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menjadi salah satu penyebab keretakan dalam rumah tangga,” kata Muhammad Yusuf, panitera muda hukum Pengadilan Agama Tarakan dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Jumat (19/10).

Advertisement

Walaupun begitu, Pengadilan Agama juga tentu melakukan berbagai cara agar pasangan menikah itu bisa rujuk kembali dengan mediasi sebelum persidangan. Mediasi juga dilakukan untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu dan menasehati pasangan itu.

Dikatakannya walaupun juga dimediasi, hanya sebagian kecil saja yang akan rujuk kembali dan lebih banyak yang tidak berhasil. Di antara pasangan yang dimediasi, mereka umumnya dalam kondisi disharmonis yang parah. Seharusnya, mereka yang mengalami permasalahan rumah tangga dapat dimediasi saat masalah belum parah.

“Selama ini biasanya sudah sama-sama keras dan memang sudah ada keinginan untuk pisah, dan ada juga yang mau rujuk tetapi pasangannya sudah tidak mau lagi,” bebernya.

Pasangan bercerai juga kebanyakan mulai dari umur 20 hingga 40 tahun, dan didominasi oleh kaum perempuan yang menggugat cerai suaminya. Walaupun mengajukan gugatan cerai, belum tentu akan dikabulkan karena harus ada syarat yang perlu dipenuhi.

“Syaratnya itu harus bisa membuktikan perkara itu dengan wajib membawa saksi 2 orang ke persidangan dan saksi juga harus mengetahui atau membenarkan apapun masalahnya,” ungkapnya.

Advertisement

Yang tidak dikabulkan karena ada yang mencabut sendiri, ada juga yang rujuk kembali, ada yang tidak hadir, dan ada yang ditolak karena tidak memenuhi syarat. Mengajukan gugatan cerai juga ada yang gratis dan ada yang berbayar. Untuk yang tidak mampu akan digratiskan, tetapi harus membawa surat keterangan gakin.

“Tidak semuanya berbayar, tergantung situasi dan kondisi saja,” tutup Yusuf.

Menanggapi itu, psikolog Fanny Sumajouw, P.Si mengungkap jika bagi sebagian orang, kaum wanita itu dipandang sebagai kaum lemah dan rentan terhadap masalah.

“Sehingga sifat seorang wanita bergantung pada suami itu sangat kental, bahkan ketika mereka benar-benar dalam kondisi terpuruk. Tapi itu dulu, saat wanita masih hidup di bawah kekuasaan suami. Di mana otoritas tertinggi berada di tangan suami (kaum lelaki),” beber Fanny.

Lanjutnya, ketika seorang istri dalam masalah, sekarang ini istri sudah bisa dan mau bersuara untuk membela hak-haknya. Bahkan berani mengambil keputusan agar tidak selamanya dia berada dalam kekuasaan suami yang sewenang-wenang. (jpg/est/JPC)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...