Connect with us

Daerah

Ajak Partisipasi Masyarakat, Airin Rachmi Diany Dorong Pengelolaan Sampah Dengan Teknologi

Published

on

Bakal calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany medorong inovasi pengelolaan sampah di tingkat regional Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten dengan berbasis Teknologi, Rabu (10/5/2023).rnDemikian diungkapkan Airin saat berdialog bersama masyarakat pada kegiatan Halal Bi Halal dan Pembukaan Pengajian Bulanan Majelis Al Huda Pontang, Kabupaten Serang.rnAirin mengatakan, Pekerjaan Rumah (PR) membangun dan mengambil sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tingkat Kabupaten atau Kota itu tugas dari seorang Bupati/Walikota dibantu Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.rn“Saya Insya Allah, jika jadi Gubernur, yang saya akan lakukan adalah membuat tempat pengelolaan sampah secara regional, dengan menggunakan Teknologi,” ujar AirinrnSaat ini, menurut Airin, seharusnya pembuangan sampah secara pendamping sudah tidak lagi. “Dimana sampah diambil semuanya, dimasukan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kemudian di bikin Gunung (sampah),” ungkapnyarnMaka, Ketua Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) itu menyebut bahwa yang paling ideal terkait pembuangan sampah saat ini adalah dengan menggunakan Teknologi.rn“Ini PR saya, ketika lima tahun pertama, harus punya TPA regional, khusus untuk menangani sampah-sampah di wilayah Perkotaan dan juga di wilayah Kabupaten,”rnSelain itu, dirinya berpesan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan mengenai penanganan sampah.rn“Saya berharap Bapak Ibu, sebagai warga turut ikut andil dalam proses pembangunan, dalam menjaga kebersihan di Lingkungan masing-masing,” tuturnyarnAirin bersyukur, saat menjabat Walikota Tangerang Selatan 10 tahun, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi. Bahkan, peduli terhadap lingkungan dan dirinya.rn“Tapi saya senang, ketika saya punya warga yang punya keinginan membangun, itu kita Pemerintah dorongnya enak, maka Pembangunan sebuah wilayah tidak hanya bergantung pada RT, RW, Lurah atau Camat saja, tetapi ada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan,” imbuhnya

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...