Connect with us

Pemerintahan

Akan Terus Memantau, Presiden Targetkan Perbaikan Rumah Sakit di NTB Dua Bulan Selesai

Published

on

Presiden saat meninjau perbaikan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, NTB, Senin (3/9). (Foto: BPMI)

Presiden saat meninjau perbaikan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, NTB, Senin (3/9). (Foto: BPMI)

Sebelum mengakhiri kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama dua hari dan kembali menuju Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu meninjau perbaikan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram yang terletak di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB.

Setelah bencana gempa beberapa waktu lalu, seluruh kegiatan di rumah sakit tersebut terpaksa dipindahkan ke tenda darurat di depan gedung RSUD Kota Mataram.

Presiden yang pada saat yang sama juga meninjau kondisi sejumlah tenda darurat penanganan pasien rumah sakit segera meminta jajarannya untuk dapat mempercepat proses perbaikan.

“Tadi saya sudah perintahkan untuk segera diselesaikan. Dari HK (Hutama Karya) tadi menyampaikan, dua bulan akan diselesaikan,” ujar Presiden di lokasi pada Senin, 3 September 2018.

Advertisement

Kepala Negara memandang perbaikan RSUD Kota Mataram dan sejumlah rumah sakit lainnya yang terdampak gempa merupakan hal yang menjadi prioritas karena menyangkut pelayanan terhadap pasien terdampak gempa.

“Saya lihat ini rusaknya ringan-sedang tetapi memang ini sangat darurat. Perlu untuk segera diselesaikan sehingga pasien-pasien tidak berada di luar, di tenda-tenda,” tuturnya.

Proses dan target yang sama juga Presiden berikan untuk perbaikan gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan. Dirinya memastikan dan berjanji untuk terus memantau jalannya perbaikan tersebut hingga dua bulan mendatang.

“Saya akan ke sini dua bulan lagi dan saya sudah janjian dua bulan rampung,” ucapnya.

Saat melakukan peninjauan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur NTB M. Zainul Majdi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. (BPMI/EN)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...