Connect with us

Daerah

Alokasi Dana Desa 2019 meningkat, Abdul Basyid Has Tekankan Efektivitas Penggunaan

Published

on

Tanjungpinang – Alokasi Dana Desa Tahun 2019 meningkat dari 60 triliun menjadi 70 triliun yang akan dialokasikan untuk 434 kab/kota dan 74.900 ribu desa se-Indonesia. Penyerapan dana desa tahun ini berfokus pada peningkatkan kualitas hidup manusia, peningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pencairan dana desa dilakukan sebanyak tiga tahap.Tahap pertama 20 persen, tahapkedua 40 persen dan tahapketiga 40 persen. Selain itu, tahun ini penyampaian dokumen persyaratan pencairan dana desa terdapat penambahan persyaratan pencairan khususnya pada tahap 3, yaitu laporan konvergensi pencegahan stunting (gizi kronis) tingkat kabupaten-kota untuk anggaran tahun sebelumnya. Di Kepri sendiri tahun 2018 penyaluran dana desa mencapai 99,51 persen.

Merespon hal tersebut, Tokoh Kepri, Abdul Basyid Has berharap penambahan alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat. Penyaluran di Kepri tahun 2018 hampir sepenuhnya berjalan dari rekening umum daerah (RKUD) ke kas desa, hal tersebut harus diapresiasi. Nominalnya mencapai 221 miliar, seluruh elemen harus memastikan alokasi tersebut dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

“Penyaluran yang berjalan baik di Kepri harus dipertahankan, disamping memastikan bahwa seluruh aparatur desa mampu memanfaatkan sepenuhnya uang tersebut. Dalam banyak kasus dana desa tidak mampu dikelola dengan manajemen yang baik oleh desa sehingga sering terjebak pada penyalahgunaan, hal tersebut harus kita antisipasi bersama. Poin pentingnya edukasi serta pengawasannya harus semakin baik dari tahun ke tahun, seriring dengan peningkatan alokasinya,” jelas Abdul Basyid Has di Tanjungpinang, Sabtu (2/2/2019).

Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Kepri tersebut menambahkan setelah berjalan beberapa tahun kebijakan dana desa, harapannya sedikit demi sedikit tujuan pemerataan bisa terwujud. Pemerintah daerah punya peran penting dalam penyerapannya, melalui sistem penyaluran dana desa agar efektif. “Sebagai masyarakat Kepri kita punya tugas untuk memastikan bahwa dana desa sepenuhnya dipergunakan dengan efektif untuk kemajuan masyarakat Kepri,” tutup Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...