Connect with us

Politik

Amelia Desak Presiden Segera Tunjuk Duta Besar untuk AS

Published

on

DEPOK (17 April): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, memberikan perhatian khusus terkait kosongnya kursi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS). Kekosongan selama dua tahun merupakan situasi yang tidak ideal, terutama di tengah dinamika politik global yang kian kompleks.

“Kami mendesak Presiden untuk segera menunjuk duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ini bukan sekadar soal penempatan diplomatik, tapi menyangkut kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga relasi bilateral dengan mitra utama,” kata Amelia saat Kunjungan Kerja Komisi I DPR ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BPPT) di Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025).

Amelia menegaskan, Amerika Serikat bukan hanya mitra dagang utama tetapi juga pemain kunci dalam politik global, termasuk isu-isu pertahanan, teknologi, energi, dan krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina. Dalam konteks relasi internasional, ketidakhadiran duta besar di negara sekuat AS menciptakan celah dalam komunikasi dan posisi tawar Indonesia.

“Posisi kita bisa melemah di meja diplomasi internasional jika tidak ada representasi resmi yang mampu menyuarakan kepentingan nasional secara langsung di Washington,” ujar Amelia.

Kekosongan itu juga berpotensi menghambat berbagai agenda strategis, termasuk penguatan kerja sama militer, perdagangan, teknologi tinggi, serta diplomasi kemanusiaan.

Advertisement

“Kita bicara tentang isu besar seperti relokasi kemanusiaan dari Gaza, kerja sama pertahanan, atau perlindungan WNI di AS. Semua itu butuh kehadiran duta besar yang aktif dan kredibel,” imbuh Amelia.

Dia pun menyampaikan, Komisi I akan membahas isu itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Luar Negeri pada 28 April 2025 mendatang. Agenda itu, terangnya, menggali penyebab tertundanya penunjukan dubes dan mendorong penyelesaian segera.

“Ini sudah dua tahun kosong, dan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membiarkannya berlarut. Kami akan minta klarifikasi langsung dari Menlu,” ujar Amelia.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Amelia menekankan Indonesia perlu memastikan keterwakilan diplomatik yang maksimal di negara-negara strategis, terutama di era geopolitik yang makin tidak menentu.

“Dalam konteks inilah penunjukan duta besar bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi langkah krusial untuk menjaga posisi Indonesia sebagai pemain yang diperhitungkan di panggung global,” tukas Amelia.

Advertisement

(dpr.go.id/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...