Connect with us

Politik

Amelia Desak Presiden Segera Tunjuk Duta Besar untuk AS

Published

on

DEPOK (17 April): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, memberikan perhatian khusus terkait kosongnya kursi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS). Kekosongan selama dua tahun merupakan situasi yang tidak ideal, terutama di tengah dinamika politik global yang kian kompleks.

“Kami mendesak Presiden untuk segera menunjuk duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ini bukan sekadar soal penempatan diplomatik, tapi menyangkut kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga relasi bilateral dengan mitra utama,” kata Amelia saat Kunjungan Kerja Komisi I DPR ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BPPT) di Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025).

Amelia menegaskan, Amerika Serikat bukan hanya mitra dagang utama tetapi juga pemain kunci dalam politik global, termasuk isu-isu pertahanan, teknologi, energi, dan krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina. Dalam konteks relasi internasional, ketidakhadiran duta besar di negara sekuat AS menciptakan celah dalam komunikasi dan posisi tawar Indonesia.

“Posisi kita bisa melemah di meja diplomasi internasional jika tidak ada representasi resmi yang mampu menyuarakan kepentingan nasional secara langsung di Washington,” ujar Amelia.

Kekosongan itu juga berpotensi menghambat berbagai agenda strategis, termasuk penguatan kerja sama militer, perdagangan, teknologi tinggi, serta diplomasi kemanusiaan.

Advertisement

“Kita bicara tentang isu besar seperti relokasi kemanusiaan dari Gaza, kerja sama pertahanan, atau perlindungan WNI di AS. Semua itu butuh kehadiran duta besar yang aktif dan kredibel,” imbuh Amelia.

Dia pun menyampaikan, Komisi I akan membahas isu itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Luar Negeri pada 28 April 2025 mendatang. Agenda itu, terangnya, menggali penyebab tertundanya penunjukan dubes dan mendorong penyelesaian segera.

“Ini sudah dua tahun kosong, dan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membiarkannya berlarut. Kami akan minta klarifikasi langsung dari Menlu,” ujar Amelia.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Amelia menekankan Indonesia perlu memastikan keterwakilan diplomatik yang maksimal di negara-negara strategis, terutama di era geopolitik yang makin tidak menentu.

“Dalam konteks inilah penunjukan duta besar bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi langkah krusial untuk menjaga posisi Indonesia sebagai pemain yang diperhitungkan di panggung global,” tukas Amelia.

Advertisement

(dpr.go.id/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...