Connect with us

Pemerintahan

Apresiasi Penanganan Stunting di Daerah, Wapres Serahkan Simbolis Dana Insentif Fiskal pada 20 Kepala Daerah

Published

on

Jakarta, Kabarpolitik.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Stunting di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu (04/09/2024) kemarin. Di hadapan sekitar 1.400 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembangunan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya, Wapres menyerahkan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Apresiasi berupa pemberian Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan Tahun 2024 kategori percepatan penurunan stunting pada tahun ini diberikan kepada 130 pemerintah daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota. Dari 130 daerah tersebut, 20 kepala daerah yang hadir naik ke atas panggung untuk menerima simbolis Dana Insentif Fiskal langsung dari Wapres.

“Saya mengucapkan selamat kepada Saudara-saudara yang telah memperoleh penghargaan dan insentif fiskal. Penghargaan inidiberikan atas kinerja, inovasi, dan kontribusinya dalam pelaksanaan program penurunan stunting,” ungkap Wapres dalam sambutannya usai menyerahkan simbolis Dana Insentif Fiskal.

“Semoga program percepatan penurunan stunting dapat terus dilanjutkan dan disempurnakan di periode-periode berikutnya, sebagai upaya menciptakan generasi unggul sesuai visi Indonesia Emas 2045,” pesan Wapres.

Kedua puluh kepala daerah yang menerima simbolis Dana Insentif Fiskal dari Wapres berasal dari pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Kota Bima, Kota Depok, Kota Payakumbuh, Kota Dumai, Kota Prabumulih, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jepara, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

Advertisement

Pemberian Dana Insentif Fiskal kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat semakin menggiatkan upaya percepatan penurunan stunting secara nasional. Pemberian Dana Insentif Fiskal tersebut berdasarkan sejumlah indikator yang dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan.

(DMA, rls)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik1 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik1 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik1 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik1 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik1 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik1 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik1 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik1 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik1 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik1 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...