Berdialog dengan 244 Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Madura, Wapres minta Pesantren Dijadikan Benteng

Bangkalan, Kabarpolitik.com – Selain memberikan kemudahan, teknologi juga memberikan dampak buruk jika tidak dikontrol dengan baik. Sehingga, berbagai paham yang mengabaikan agama dapat dengan mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat tanpa batas ruang dan waktu, seperti melalui media sosial, buku-buku dan diskusi. Untuk itu, sebagai lembaga pendidikan, pesantren diharapkan mainkan peran untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Sehingga jangan sampai ini menjadi sesuatu yang kemudian mempengaruhi masyarakat. Di sinilah peran pesantren sebagai benteng yang kuat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika berdialog dengan 244 ulama dan tokoh masyarakat se-Madura di Pesantren Al-Anwar, Baton, Kec. Modung, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (Jatim), Kamis (31/08/2023).

Menurut Wapres, upaya-upaya tersebut memang dilakukan untuk melemahkan logika keimanan (mantiq imaniyyah) dengan logika keduniaan.

Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, kalau dulu yang dihadapi adalah datangnya agama baru yang dibawa penjajah, dan berhasil dihadang, karena kontribusi pesantren yang mampu mempertahankan agama mayoritas.

“Sekarang ini ada upaya-upaya untuk menghilangkan agama, melemahkan agama,” sambungnya.

Untuk itu Wapres mengingatkan, dalam meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) santri, harus dibarengi dengan peningkatan iman dan taqwa (imtaq).

“Dan betul sekali itu yang didorong hanya soal-soal iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi imtaqnya ini, iman dan taqwanya ini [tidak diperhatikan]. Ini yg penting sekali [untuk ditingkatkan] dan sekarang memang tantangan kita,” urai Wapres.

Lebih jauh Wapres mengingatkan bahwa dalam agama Islam sendiri masih ada sekelompok orang yang menyebarkan paham-paham yang menolak ikhtilaf (perbedaan pendapat ulama) dan melakukan inhiraf (penyimpangan). Padahal hakikatnya ikhtilaf dapat ditoleransi, sedangkan inhiraf tidak.

“Padahal ikhtilaf itu ditolelir. Kemudian ada juga yang sebenarnya inhiraf menyimpang tapi dianggap ikhtilaf. Padahal itu menyimpang tapi dimasukkan ke wilayah-wilayah ikhtilaf,” ungkap Wapres.

“Jadi kita ini mempromosikan mana yang ikhtilaf itu harus ditoleransi, dan mana yang inhiraf itu harus diamputasi, dipotong. Di sini nanti harus ada kejelian,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan apresiasi terhadap peran ulama dalam menciptakan kedamaian di tengah masyarakat.

“Pemerintah ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi ulama karena selama ini menjaga ketenangan dan kedamaian masyarakat, ini peran ulama,” tutur Wapres.

“Tentunya pembangunan nasional berjalan dengan baik, sehingga ekonomi kita bagus, Covid-19 sudah bisa diatasi. Ini semua tentu [ada] peran ulama dan juga tentu doa-doa yang disampaikan ulama,” tambahnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, juga dibahas isu-isu lain, seperti implementasi undang-undang tentang pesantren, khususnya kesetaraan dalam mendapatkan dana pendidikan seperti lembaga pendidikan umum lainnya; kemudahan proses perguruan tinggi swasta menjadi negeri; menjaga marwah ulama untuk tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat; serta perlunya masyarakat Madura meningkatkan jiwa wirasuha mereka dengan meningkatkan iptek dan mengembangkan inovasi.

Dalam dialog tersebut, hadir mendampingi Wapres Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, sementara Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Anwar K.H. M. Muchlis Muhsin bertindak sebagai moderator.(SK-BPMI, Setwapres)