Connect with us

Pemerintahan

Berkantor di Jayapura, Wapres Himpun Aspirasi Warga sebagai Bahan Evaluasi Kebijakan

Published

on

Jayapura, Kabarpolitik.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kembali berkunjung ke Tanah Papua. Rangkaian kegiatan ditujukan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan dari 9 hingga 13 Oktober 2023. Namun, berbeda dengan kunjungan kerja ke Papua sebelumnya yang dilaksanakan pada akhir 2022 dan Juli 2023, kunjungan ke negeri mutiara hitam dari timur Indonesia kali ini menggunakan konsep berkantor di Jayapura.

Ketika ditanyai awak media mengenai konsep berkantor tersebut, ia mengungkapkan, cara ini pada dasarnya juga ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat Papua. Menurut Wapres, aspirasi ini penting sebagai bahan masukan sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Dan, ini tentu akan terus kita lakukan dalam rangka melakukan evaluasi-evaluasi ya,” ucapnya dalam keterangan pers usai berdialog dengan para tokoh olahraga Papua, di Stadion Utama Papua Bangkit, Nolokla, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (11/10/2023).

Lebih jauh, Wapres mengemukakan, peningkatan kesejahteraan di Papua diupayakan dari berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di samping itu, tambahnya, pemerintah juga tetap mengedepankan pendekatan keamanan, guna memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari segala macam gangguan keamanan.

“Dan [perlindungan keamanan] itu, kita harus bisa memberikan jaminan itu,” tegas Wapres.

Advertisement

Ia menekankan, pendekatan keamanan dimaksudkan semata-mata untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga implementasi program-program peningkatan kesejahteraan rakyat bisa berjalan secara lancar.

“Bukan untuk memerangi siapa-siapa, tapi untuk menjaga, memelihara, dan untuk juga mengawal supaya program kesejahteraan untuk berjalan dengan baik,” imbuh Wapres.

Untuk itu, lanjutnya, daerah-daerah otonomi baru di Papua perlu dilengkapi dengan alat-alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kepolisian daerah.

“Jadi, keamanan itu arahnya ke sana,” ujarnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun, dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Kenius Kogoya. (RR, rls)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...